Memahami PPh Pasal 29

Pengertian PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak terutang yang harus dilunasi sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan.

Hal itu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Terutang PPh 29 bisa muncul karena jumlah pajak terutang satu tahun WPB (Wajib Pajak Badan) atau Wajib Pajak Pribadi lebih besar dari jumlah total kredit pajak.

Subjek

Sebagaimana diatur dalam UU PPh, yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 29 yakni:

• Wajib Pajak Orang Pribadi
• Wajib Pajak Badan

PPh 29 terutang umumnya terjadi pada WP pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas lainya yang menyebabkan penghasilanya berubah setiap tahunya.

Di sisi lain, kredit pajak atas penghasilan kena pajaknya juga turut berubah-ubah yang menyebabkan Wajib Pajak kadang bisa mengalami kurang bayar pajak (pajak terutang PPh 29).

Sedangkan wajib pajak pribadi karyawan tetap, relatif jarang mengalami kurang bayar PPh Pasal 29 karena penghasilannya tidak berubah setiap bulannya selama satu tahun pajak.

Selain itu, pajak penghasilannya juga telah dipotong oleh pemberi kerja. Kecuali wajib pajak karyawan tersebut menerima penghasilan dari beberapa pemberi kerja dalam satu tahun pajak daapat menimbulkan pajak terutang kurang bayar.

Baca juga : Fungsi SPPT bagi Wajib Pajak yang Ingin Menjaga Aset Bisnis

Objek PPh 29

Sesuai ketentuan dalam Pasal 29 UU PPh, yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 29 yakni:

• Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
• Pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
• Pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa.
• Pembayaran PPh Pasal 24 atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan.
• Pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.
• Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan.

Singkatnya, Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT Tahunan PPh setelah mengurangkan pajak terutang dengan objek pajak PPh 29 tersebut.

Cara Hitung Pajak Penghasilan Pasal 29

Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 29, terlebih dahulu harus mengetahui jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Rumus:

PPh Pasal 29 = PPh Terutang – Kredit Pajak – Angsuran PPh 25

Contoh PPh Pasal 29 untuk WP Pribadi:

Tuan A seorang pengusaha tekstil di Jakarta dengan omzet sebesar Rp2.000.000.000 setahun pada 2023 dengan angsuran pajak yang telah dilunasi sebesar Rp15.000.000.

Kemudian terdapat perhitungan pajak kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 29 yang harus dilunasi pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh paling lambat 31 Maret 2024.

Jumlah PPh terutang Tuan A ini diketahui setelah dilakukan penghitungan kembali ternyata mencapai Rp15.500.000.

Maka, Pajak Penghasilan Kurang Bayar Pasal 29 harus sebesar:

= Rp15.500.000 – Rp15..000.000

= Rp500.000

Contoh PPh Pasal 29 untuk WP Badan:

PT AAA telah menghitung PPh Terutang dengan Tahun Pajak 2023 sebesar Rp500.000.000 dalam setahun.

Tapi pada 2024 PT AAA memiliki laba yang lebih besar dan setelah dilakukan penghitungan kembali pajak terutang 2024 sebesar Rp700.000.000.

Maka, perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebesar:

= Rp700.000.000 – Rp500.000.000

= Rp200.000.000 

Ketentuan Pembayaran PPh Kurang Bayar

Setiap pajak terutang kurang bayar harus dilunasi dan dibayarkan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan pelaporan SPT Tahunan PPh hingga selesai dan hasilnya “Nihil”.

Batas waktu pembayaran/pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 29 Kurang Bayar:

1. WP Orang Pribadi

Kekurangan pajak yang merupakan Pajak Penghasilan Pasal 29 bagi wajib pajak pribadi harus dilunasi paling lama 31 Maret, jika tahun buku sama dengan tahun kalender.

Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 Oktober.

2. WP Badan

Pajak Penghasilan Pasal 29 Kurang Bayar bagi wajib pajak badan harus dibayarakan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April.

Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 30 November.

Cara Bayar PPh Pasal 29

Sebelum menyetor/membayar pajak kurang bayar PPh Pasal 29, Anda harus mendapatkan Kode Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat membayar pajak yang disetor menggunakan SSP.

Setelah mendapat Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayarkan pajak kurang bayar tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Perlu diingat, dalam pembuatan Kode Billing untuk jenis setoran PPh Pasal 29 ini, WP Badan harus menggunakan kode jenis setoran 411126-200.

Sedangkan bagi WP Pribadi, kode jenis setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 yakni 411125-200.

Kesimpulan

Artikel ini memberikan panduan yang komprehensif dan praktis mengenai PPh Pasal 29, mulai dari konsep dasarnya hingga cara pembayaran yang tepat. Dengan adanya contoh kasus dan penjelasan yang jelas, pembaca dapat lebih memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Nah itulah informasi Tentang PPh Pasal 29, Diharapkan informasi diatas bisa membantu Anda untuk lebih mengenal dan memahami tentang Perpajakan. Bila Bisnis owner masih bingung dan gak punya waktu, KWA Consulting bisa bantu! jadi tunggu apalagi?? Hubungi kami sekarang juga ya!