Freight forwarding adalah jenis bisnis atau usaha yang bergerak di bidang logistik, khususnya pada jasa pengiriman. Bagi para pelaku usaha atau bisnis kehadiran jenis perusahaan yang satu ini tentunya memberikan banyak manfaat untuk bisnisnya. Sebab dengan jasa yang diberikan bisnis freight forwarding tentunya akan membuat kegiatan pengiriman produk bisnisnya menjadi praktis dan efisien.

Lantas apa sajakah manfaat dari adanya bisnis yang satu ini kepada para perusahaan dalam pengiriman produknya? Dan apakah freight forwarding sama halnya dengan jasa pengiriman pada umumnya. Untuk menjawabnya mari kita simak lebih lanjut pembahasan mengenai jenis bisnis freight forwarding di bawah ini.

 

Pengertian Freight Forwarding

Penjelasan mengenai jenis bisnis freight forwarding sendiri telah diatur dalam Permenhub atau Peraturan Menteri Perhubungan No. 49/2017 Pasal 1 ayat 15. Didalamnya menjelaskan bahwa bisnis ini merupakan jasa pengurusan transportasi yang kegiatannya ditujukan untuk semua kegiatan yang dibutuhkan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. Pengiriman ini sendiri dapat dilakukan melalui angkutan baik darat, kereta api, laut dan/atau udara.

Perusahaan yang menyediakan jasa freight forwarding ini selanjutnya disebut dengan forwarder. Fokus perusahaan ini sendiri tidak hanya pada kegiatan pengiriman dan penerimaan barang, namun juga mencakup 21 jenis kegiatan di bidang logistik. Adapun berbagai kegiatan yang dijalankan perusahaan jasa yang satu ini yaitu:

• Penyimpanan barang atau produk
• Sorting
• Packing
• Penerbitan dokumen
• Klaim

Perusahaan yang menyediakan jasa ini atau forwarder umumnya dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara mandiri. Meski begitu tetap ada juga beberapa forwarder yang harus melakukan kerja sama dengan pihak ketiga agar sarana dan prasarana yang diperlukannya dapat dilengkapi.

 

Jenis-Jenis Bisnis Freight Forwarder

Perusahaan penyedia jasa ini atau yang disebut forwarder di Indonesia sendiri dibagi ke dalam 3 kategori atau jenis, lebih jelasnya berikut ketiga jenis forwarder tersebut:

1. Forwarder Internasional

Jenis forwarder yang satu ini dikategorikan ke dalam bisnis logistik kelas A. Sebab jenis forwarder Internasional dapat memberikan pelayanan yang lengkap akan berbagai kebutuhan customernya. Beberapa kebutuhan seperti pengiriman produk antar negara, pengeluaran FIATA B/L secara mandiri hingga berbagai sarana prasarana yang menunjang kegiatan jasa ini dapat dipenuhi.

2. Forwarder Domestik

Forwarder domestik sendiri sebenarnya mempunyai cakupan wilayah yang mirip dengan forwarder Internasional karena dapat melakukan pengiriman antar negara. Akan tetapi jenis forwarder yang satu ini tidak semuanya mempunyai izin untuk mengeluarkan FIATA B/L.

3. Forwarder Lokal

Untuk jenis ketiga ada forwarder lokal dimana jenis forwarder ini hanya bisa melakukan kegiatan pengiriman serta penerimaan barang dengan cakupan wilayah lokal saja. Meski begitu forwarder lokal masih mempunyai akses dalam pengelolaan EMKA, EMKL dan EMKU.

Manfaat Freight Forwarding Untuk Bisnis Perusahaan

Dengan adanya perusahaan forwarder ini sendiri dapat memberikan setidaknya 5 manfaat untuk berbagai bisnis dan usaha. Berikut beberapa manfaat yang diberikan jasa freight forwarding kepada berbagai jenis bisnis dan usaha:

1. Membuat pengiriman barang menjadi praktis dan efisien

Dengan adanya jasa yang diberikan forwarder pada bisnis akan membuat proses pengiriman barang atau produk bisnisnya menjadi lebih praktis dan efisien. Disini perusahaan yang menggunakan jasa dari forwarder tidak perlu bingung lagi dalam mengurus prosedur pengiriman barang agar bisa sampai ke tangan client. Sebab segala hal yang berhubungan dengan pengiriman sudah ditangani oleh forwarder.

Dan bila perusahaan yang menggunakan jasa forwarder mempunyai kegiatan bisnis ekspor impor maka pengurusan dokumen pengiriman akan ditangani oleh forwarder. Sehingga disini perusahaan pengguna jasa hanya perlu fokus pada penyusunan strategi bisnis dan seluruh urusan pengiriman barang atau produk akan diurus langsung oleh forwarder.

2. Dapat mengirim barang dalam jumlah banyak

Jasa freight forwarding bisa membantu bisnis atau usaha yang melakukan pengiriman barang dalam jumlah besar atau banyak. Dengan begitu bisnis atau usaha tersebut tidak perlu membuang banyak waktu, tenaga serta biaya dengan percuma.

3. Waktu pengiriman barang yang bisa lebih cepat

Manfaat selanjutnya yang dapat diberikan dengan kehadiran perusahaan forwarder kepada kliennya adalah dapat memberikan durasi waktu pengiriman yang lebih cepat. Sehingga bila bisnis atau usaha Anda ingin mengirimkan produk ke titik lokasi yang jauh disarankan untuk menggunakan jasa freight forwarding. Sebab dengan jasa ini maka waktu atau durasi pengiriman dapat dipangkas secara signifikan dari pada dengan kegiatan pengiriman secara mandiri.

4. Dapat mengirimkan berbagai jenis barang

Forwarder sendiri memberikan jasa pengiriman untuk berbagai jenis barang mulai dari bahan makanan hingga dengan bahan baku produksi perusahaan manufaktur. Tentunya cakupan jasa pengiriman perusahaan yang satu ini lebih luas dibandingkan perusahaan jasa pengiriman biasa. Selain itu forwarder juga dapat mengirimkan barang dalam jumlah kecil atau sedikit dengan biaya yang lebih murah dibandingkan jasa pengiriman biasa.

5. Jasanya cocok untuk perusahaan E-Commerce maupun UKM Lokal

Perusahaan forwarder sendiri menawarkan jasa pengiriman yang sangat cocok untuk UKM atau Usaha Kecil Menengah lokal yang berbisnis menggunakan e-commerce. Terlebih untuk mereka yang melakukan pengiriman barang dari maupun keluar negeri. Umumnya untuk pengiriman lintas negara akan melibatkan banyak pihak mulai dari banyaknya operator, legalitas hingga dokumen persyaratan.

Namun dengan menggunakan jasa forwarder maka pengiriman barang atau produk dapat lebih terjamin untuk sampai ke tujuan sesuai dengan tanggal yang disepakati. Disini pebisnis UKM dapat menegosiasikan biaya pengiriman yang paling ekonomis sehingga bisa lebih mengefisienkan biaya.

 

Tugas Perusahaan Jasa Freight Forwarder

Freight forwarder sendiri mempunyai rangkap tugas dalam aktivitasnya mulai dari jasa kepabeanan, EMKL, pelayaran bahkan hingga pengiriman door to door seperti halnya kurir. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa tugas yang dilakukan oleh perusahaan jasa freight forwarding:

1. Pemilihan rute serta moda pengiriman

Forwarder disini bertugas untuk mengurangi rute transit agar nantinya dapat memangkas durasi waktu pengiriman. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga mempunyai tugas untuk memilih moda transportasi yang akan digunakan dalam pengiriman. Selain itu juga melakukan pemesanan ruang muat barang baik LCL atau less than container load maupun FLC atau full container load.

2. Penerimaan barang

Tugas penerimaan barang disini mencakup pula sortasi dan packaging-nya. Setelah barang rapi dikeman serta keamanannya dipastikan barulah mereka melakukan penimbangan berat serta mengukur dimensinya. Setelah itu tugas selanjutnya adalah menyimpan barang yang telah rapi dan diukur tersebut di gudang atau warehouse.

3. Pengurusan dan penerbitan dokumen

Tugas freight forwarding selanjutnya adalah mengurus berbagai dokumen pengiriman barang serta berbagai dokumen lain yang dibutuhkan. Disini tentunya forwarder sendiri harus paham tentang LC atau letter of credit mengenai perdagangan internasional, peraturan yang berlaku di negara impor, transit serta negara tujuan ekspor dan perizinan bea cukai.

4. Tugas lainnya

Selain ketiga tugas pokok yang telah disebutkan diatas, perusahaan jasa freight forwarding juga mempunyai berbagai tugas lainnya seperti:

• Pengurusan dan pengajuan klaim kepada pihak asuransi apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan barang.
• Penerimaan serta penghitungan airwaybill ataupun bill of lading dari transport pengangkutan barang.
• Membayar berbagai biaya terkait pengiriman seperti biaya handling, freight serta biaya lainnya.
• Melakukan pengiriman barang konsumennya ke tempat tujuan baik domestik maupun internasional. Baik pengiriman melalui pelabuhan laut maupun udara serta melakukan pemantauan perjalanan barang dan memastikan bila telah sampai tujuan.
• Melakukan penerimaan barang impor dari pihak pengangkut.
• Mengurus berbagai hal terkait bea cukai serta biaya yang ditagih dari pelabuhan transit serta tujuan.
• Melakukan pengiriman barang dari pelabuhan penerimaan ke warehouse guna disimpan sementara.
• Melakukan penyerahan barang ke consignee dan mendistribusikannya sesuai dengan permintaan consignee.

 

Pajak Atas Jasa Freight Forwarding

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jasa freight forwarding merupakan bisnis yang terkait kegiatan ekspor dan impor. Sehingga untuk jasa yang satu ini juga mempunyai tanggung jawab membayar pajak, adapun jenis pajak yang dikenakan adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Ketentuan pajak pada jenis jasa yang satu ini lebih detailnya mengenai PPN jasa freight forwarding bisa kita lihat pada PMK 75/2010 s.t.d.t.d PMK 121/2015 yang lebih lengkap dalam mengaturnya.

Tidak hanya Pajak Pertambahan Nilai saja, jasa freight forwarding juga berkaitan dengan PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 23. Di dalam PMK 141/2015 sendiri kita dapat mengetahui ketentuan lebih lanjut atau detailnya mengenai PPh pada jasa yang satu ini,

 

Aspek Pajak Jasa Freight Forwarding

Berdasarkan Permenkeu atau Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 menyebutkan bahwa jasa freight forwarding merupakan usaha yang terdiri dari 4 segmen sebagai berikut:

• PPJK atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa pihak importir maupun eksportir.
• JPT atau Jasa Pengurusan Transportasi Murni yang merupakan jasa terkait dengan pengiriman barang ke berbagai tujuan. Tujuan ini baik dalam maupun luar negeri mulai dari tempat pengiriman hingga pelabuhan atau bandara yang bergantung pada sifat barang dan tujuan pengiriman.
• Trucking yang merupakan jasa pengurusan transportasi melalui jalur darat dengan menggunakan truk.
• Pergudangan yang merupakan jasa pengurusan transportasi untuk melayani klien dalam masalah penyimpanan barang mulai dari muatan kapal sebelum didistribusikan ke penerima.

Dengan dasar kedua peraturan tersebut yang berlaku maka jasa freight forwarding akan dikenakan 2 pajak berbeda. Kedua pajak tersebut adalah PPN dan PPh 23, untuk perhitungan lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai

Tarif efektif PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada forwarder adalah sebesar 1% dimana PPN tersebut diberlakukan dengan memakai nilai lain. Maksudnya adalah forwarder diwajibkan membayar PPN 1% dari total tagihan kepada kliennya (shipper atau consignee). Rincian Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada forwarder lebih rincinya dijelaskan dalam Permenkeu atau Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015.

Berdasarkan peraturan yang berlaku tersebut menyebutkan bahwa untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang ada dalam tagihan jasa tersebut terdapat biaya transportasi. Biaya yang dikenakan adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Sehingga jumlah 10% itu dianggap sebagai biaya jasa tersebut, dan 90% nilai sisanya dianggap sebagai biaya untuk ditagihkan kepada pengguna dari jasa tersebut.

Tanggungan PPN atas jasa pengurusan transportasi ini memakai nilai lain untuk dasar pengenaan pajaknya sehingga rumus besaran PPN yang dikenakan pada forwarder adalah sebagai berikut:

Tarif PPN x Nilai Lain sebagai DPP
10% x 10% = 1%

Sehingga PPN yang dikenakan kepada forwarder adalah sebesar 1% yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha kepada klien atau customer mereka. Untuk lebih jelasnya berikut contoh perhitungan PPN yang dikenakan kepada perusahaan forwarder:

PT. Maju Makmur adalah usaha atau bisnis yang bergerak pada bidang jasa pengurusan transportasi. Perusahaan ini baru mendapatkan pesanan dari PT. Bintang Sejahtera dimana nilai transaksinya senilai Rp 30 juta. Maka besaran tarif PPN yang harus PT. Maju Makmur keluarkan kepada PT. Bintang Sejahtera adalah sebagai berikut:

DPP = 10% x Besar Tagihan
DPP = 10% x Rp 30.000.000
DPP = Rp 3.000.000

Dari sini besaran PPN yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

PPN = Tarif PPN x DPP
PPN = 10% x Rp 3.000.000
PPN = Rp 300.000


Perhitungan diatas merupakan sebuah contoh sederhana dari perhitungan PPN yang dikenakan kepada perusahaan jasa Freight forwarding.

2. PPh Pasal 23

Jenis usaha yang satu ini juga dikenakan jenis pajak penghasilan atau PPh Pasal 23 sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PMK No. 141/PMK.03/2015. Disini perusahaan forwarder akan dikenakan besaran PPh 23 sebesar 2% berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk rumus perhitungan PPh 23 dari jasa pengurusan transportasi berikut adalah:

PPh 23 = Nilai Bruto x Tarif Pajak Penghasilan

Apabila pelaku usaha jasa ini tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP maka besaran tarif pajak penghasilan akan menjadi 2 kali lipat menjadi 4%. Untuk contoh perhitungannya sendiri adalah sebagai berikut:

PT. Bumi Pertiwi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi. Perusahaan ini telah mengeluarkan invoice untuk transaksi terbarunya dengan total nilainya sebesar Rp 30 juta yang ditujukan kepada PT. Sentosa Raya. Lantas berikut besaran tarif PPh 23 yang dikenakan:

Dari contoh diatas diketahui bahwa biaya ekspedisi yang ditagihkan adalah Rp 30 juta, maka perhitungannya adalah:

PPh 23 = Nilai Bruto x Tarif Pajak Penghasilan
PPh 23 = Rp 30.000.000 x 2%
PPh 23 = Rp 600.000

Sehingga PT. Bumi Pertiwi diharuskan untuk membayar PPh 23 tersebut dan mengeluarkan bukti potong untuk diserahkan pada pengguna jasanya yaitu PT. Sentosa.

Dikarenakan perusahaan jasa freight forwarding merupakan jenis usaha atau bisnis yang diwajibkan membayar serta melaporkan PPh 23. Karenanya perusahaan ini juga tidak terlepas dari kewajiban membuat bukti potong secara elektronik per 1 Agustus 2020.

Hal ini sendiri telah dianjurkan oleh Dirjen Pajak pada beberapa waktu lalu. Apabila pemilik dari jasa pengurusan transportasi ini sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak atau PKP maka wajib memakai e-Bupot untuk membuat dan menerbitkan bukti potong pajak penghasilan atau PPh 23.

 

KESIMPULAN

Freight forwarding mempermudah pengiriman barang perusahaan dengan efisiensi dan praktis. Manfaatnya meliputi kemampuan mengirim dalam jumlah besar, waktu pengiriman cepat, dan ketersediaan pengiriman berbagai jenis barang. Dalam hal pajak, freight forwarding tunduk pada PPN dan PPh Pasal 23. Secara keseluruhan, jasa ini membebaskan perusahaan dari urusan logistik, memungkinkan fokus pada strategi bisnis.

Nah itulah informasi Tentang Jasa Freight Forwading, Diharapkan informasi diatas bisa membantu Anda untuk lebih mengenal dan memahami tentang Perpajakan. Bila Bisnis owner masih bingung dan gak punya waktu, KWA Consulting bisa bantu! jadi tunggu apalagi?? Hubungi kami sekarang juga ya!

 

 

 

 

Statistik Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak  

 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau yang disebut Pengembalian Pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

Pengembalian Pendahuluan dapat diberikan kepada:

Wajib Pajak Kriteria Tertentu,
Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
 

MEKANISME PENGEMBALIAN

Mekanisme pengajuan Pengembalian Pendahuluan adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Kriteria Tertentu
Wajib Pajak Persyaratan Tertentu
PKP Beresiko Rendah
 

JANGKA WAKTU

Penerbitan SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan:
WP Kriteria Tertentu:
PPh : 3 bulan
PPN : 1 bulan
sejak tanggal diterimanya permohonan.

WP Persyaratan Tertentu:
PPh OP : 15 hari kerja
PPh Badan : 1 bulan
PPN : 1 bulan
sejak tanggal diterimanya permohonan.

PKP Berisiko Rendah : 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan
SKPPKP sampai dengan SKPKPP: 1 bulan sejak SKPPKP diterbitkan
SKPKPP sampai dengan SPMKP: 5 hari kerja sejak SKPKPP diterbitkan
Transfer ke rekening WP: kurang lebih 2 hari kerja sejak SPMKP diterbitkan
 

Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu :
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disertai permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
atau Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Per-05/PJ/2023)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan secara lengkap

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak:
 

melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; dan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas tahun pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
 

diberikan sehingga sanksi administratif menjadi sebesar sanksi administratif berupa bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

KETENTUAN LAIN

Jumlah kelebihan pembayaran pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan, Anda dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisihnya melalui surat tersendiri. Namun jika Anda tidak meminta pengembalian atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan, Anda dapat melakukan pembetulan SPT.

Jika Anda menyampaikan SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar tetapi tidak disertai permohonan Pengembalian Pendahuluan, sehingga tidak diterbitkan SKPPKP, maka akan ditindaklanjuti dengan prosedur pemeriksaan.

 

KESIMPULAN

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah proses pengembalian kelebihan pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Mekanisme pengajuan berbeda, tergantung pada jenis Wajib Pajak, dengan batas waktu yang ditetapkan. Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan dilakukan dalam waktu tertentu setelah Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Kesalahan jumlah kelebihan pembayaran dapat diajukan kembali, sedangkan ketentuan lain mencakup pembetulan SPT dan tindak lanjut pemeriksaan.

Bagi bisnis owner yang sedang mencari layanan konsultan pajak terbaik untuk mengurusi Permasalahan dalam menangani Pembetulan tersebut, kwa-consulting.id merupakan pilihan yang tepat. Alasannya karena layanan konsultan pajak ini sudah berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, juga memiliki rekam jejak yang baik.
Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

 

 

 

 

 

 

 

PSAK 73 Berlaku Awal 2020, Apa Implikasi Pajaknya?

Pertanyaan: SAAT ini saya bekerja sebagai staf akuntansi yang bekerja di perusahaan pertambangan. Tahun depan, perusahaan kami diwajibkan untuk mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang sewa. PSAK 73 tersebut mengubah pembukuan pada seluruh aset yang kami sewa, di mana kami harus mengakui aset yang kami sewa dalam neraca dan menyusutkannya secara periodik seolah-olah seperti sewa dengan hak opsi (finance lease), walaupun dalam perjanjian awal sewa tersebut merupakan sewa tanpa hak opsi (operating lease). seperti sewa dengan hak opsi (finance lease), walaupun dalam perjanjian awal sewa tersebut merupakan sewa tanpa hak opsi (operating lease).

Pertanyaan saya: bagaimana perlakuan pajak atas perubahan metode pengakuan sewa yang disebabkan karena perubahan PSAK tersebut? Apakah perlakuan pajaknya mengikuti perlakuan akuntansinya? Mulya, Jakarta. Jawaban: Terima Kasih Bapak Mulya atas pertanyaannya. Mekanisme pembukuan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP).

Terima Kasih Bapak Mulya atas pertanyaannya. Mekanisme pembukuan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP).

Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) UU KUP mengatur bahwa wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP menyatakan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang- undangan perpajakan menentukan lain.

Terkait pertanyaan Bapak, telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sewa tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) (selanjutnya disebut KMK 1169/1991) yang telah berlaku sejak 19 Januari 1991 dan masih berlaku hingga saat ini. Dalam Pasal 2 ayat (1) KMK 1169/1991 aktivitas sewa dibedakan menjadi dua yaitu sewa- guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) dan sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease).

Adapun persyaratan sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) sesuai Pasal 3 KMK 1169/1991 adalah sebagai berikut:

• jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;

• masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;

• perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

Sementara itu, persyaratan sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) sesuai Pasal 4 KMK 1169/1991 adalah sebagai berikut:

• jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor;

• perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kegiatan sewa tersebut menurut PSAK 73 yang terbaru dianggap sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease), namun perlakuan pajaknya tetap mengacu kepada sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP.

 

KESIMPULAN

Walaupun ada perbedaan perlakuan antara akuntansi (PSAK 73) dan perpajakan (Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP) terkait jenis sewa-guna-usaha, penting untuk menjalankan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (seperti SAK) kecuali ada ketentuan perpajakan khusus yang mengatur sebaliknya. Seiring waktu, pemahaman dan ketaatan terhadap aturan ini dapat membantu menghindari potensi masalah dan konflik antara pembukuan dan perpajakan.

Bagi bisnis owner yang sedang mencari layanan konsultan pajak terbaik untuk mengurusi Permasalahan Pajak lainnya, kwa-consulting.id merupakan pilihan yang tepat. Alasannya karena layanan konsultan pajak ini sudah berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, juga memiliki rekam jejak yang baik.Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

 

 

Plastik dan MBDK Kembali Masuk Target Penerimaan Cukai 2024!!

Cukai merupakan suatu bentuk pungutan atau pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penduduknya atau entitas lain sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sistem cukai merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur keuangan negara dan mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Sistem penerapan cukai harus dirancang dengan hati-hati agar tidak memberikan beban berlebihan kepada masyarakat atau merugikan perekonomian. Desain cukai yang baik mempertimbangkan prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, dan dampak sosial. Selain itu, kebijakan cukai juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam beberapa kasus, cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat mengenakan tarif cukai yang lebih tinggi pada pendapatan tinggi atau melalui pengenaan pajak warisan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat.

Baca juga: ASPEK PERPAJAKAN UNTUK BISNIS RESTORAN

Cukai juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberlakukan cukai lingkungan pada produk-produk yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti plastik sekali pakai atau bahan bakar fosil.

Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku konsumen menuju produk yang lebih ramah lingkungan dan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa contoh jenis barang yang dikenakan cukai karena dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan adalah produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Dalam Undang-Undang APBN 2024, target cukai ditetapkan senilai Rp246,07 triliun atau naik 8,3% dari target tahun 2023 yang tercantum dalam Perpres 76/2023 yakni senilai Rp227,21 triliun. Kontributor terbesar dari target cukai tetap sama yakni hasil tembakau dengan target penerimaan mencapai Rp230,4 triliun atau naik sekitar 5,4% dari target tahun ini yakni Rp218,69 triliun.

Selanjutnya, etil alkohol menargetkan penerimaan Rp104,28 miliar atau turun skeitar 13,3% dari target ini yang senilai Rp127,41 miliar. Sedangkan, untuk minuman yang mengandung etil alkohol target penerimaannya sebesar Rp9,33 triliun atau naik sekitar 12,4% dari target tahun ini sebesar Rp8,3 triliun.

Selain ketiga produk yang dikenakan cukai tersebut, pemerintah kembali menargetkan penerimaan cukai dari produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK) pada tahun 2024. Target penerimaan kedua produk ini, sebenarnya sempat masuk ke dalam Perpres 130/2022, namun kemudian dijadikan Rp0 melalui Perpres 75/2023.

Artinya, tahun ini penerapan pengenaan cukai kepada produk plastik dan MBDK ditunda oleh pemerintah. Penundaan pada tahun ini disebut-sebut, karena pemerintah masih dalam proses pengkajian terhadap penerapan cukai ke dua produk tersebut.

Tahun 2024, target penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,84 triliun atau naik 87,8% dari Perpres 130/2022 yaitu senilai Rp980 miliar. Sementara untuk produk MBDK, target penerimaan pada tahun 2024 mendatang senilai Rp4,38 triliun atau naik sekitar 42,2% dari target pada Perpres 130/2022 senilai Rp3,08 triliun.

Baca juga: BARANG DAN JASA KENA PAJAK

Sebelum dituangkan dalam Undang-Undang, wacana pengenaan cukai kepada produk plastik dan MBDK masih berada dalam proses pematangan. Salah satu pertimbangan kebijakan ini adalah dinamika perekonomian nasional dan global. Hingga pada Undang-Undang APBN 2024, pengenaan cukai kepada kedua produk ini Kembali dicantumkan.

Banyak alasan mengapa produk plastik harus dikenakan cukai, salah satu faktor utamanya adalah masalah pencemaran lingkungan. Pengamat Pajak CITA Fajry Akbar, menilai komponen plastik sangat layak untuk dikenakan cukai. Hal ini disebabkan, karena plastik akan menimbulkan dampak langsung kepada pencemaran lingkungan yang dinilai dari aspek substantif maupun aspek budgetair.

Sementara itu, untuk pengenaan cukai terhadap produk MBDK meneurt Fajry sudah tepat, karena dinilai dari aspek kesehatan, MBDK memiliki implikasi langsung kepada penyakit diabetes dan obesitas yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia.

Jika dinilai dari sisi keuangan, menurut Fajry kebijakan ini juga sudah tepat. Hal ini dikarenakan, penerimaan cukai selama ini hanya mengandalkan dari cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai dari rokok. Menurut Fajry, butuh sumber barang kena cukai (BKC) baru mengingat tren industri tembakau yang terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya tangka prevalensi perokok di Indonesia.

Akan tetapi, Fajry menilai potensi penerimaan cukai produk plastik dan MBDK tidak akan sebesar rokok. Oleh karena itu, pengenaan cukai kepada kedua produk tersebut merupakan bentuk pengendalian dari sisi lingkungan dan kesehatan saja.

Pada kenyatannya, pengenaan cukai atau pajak terhadap minuman berpemanis sudah diterapkan di berbagai negara. Menurut riset Bank Dunia berjudul ‘Taxes on Sugar-Sweetened Beverages: International Evidence and Experiences’ pada tahun 2020, banyak negara yang sukses menerapkan pajak atau cukai kepada produk MBDK, salah satunya adalah Afrika Selatan.

Afrika Selatan berhasil mengumpulkan cukai MBDK sekitar US$140 juta atau US$2,5 per kapita pada pelaksanaan di tahun pertama. Sementara Portugal berhasil mengumpulkan US$90 juta atau US$9 per kapita dari pengenaan cukai MBDK. Jika dilihat dari pengalaman beberapa negara, penerapan cukai atau pajak minuman berpemanis juga akan membuat penjualan dan pembelian berkurang di pasar.

Contoh lainnya adalah Arab Saudi. Negara ini berhasil menurunkan 58% penjualan minuman energi pada tahun pertama setelah penerapan cukai 100% kepada produk tersebut. Akan tetapi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak seperti ini khususnya kepada produsen MBDK. Jangan sampai kebijakan ini membuat satu atau beberapa pihak merasa dirugikan.

 

KESIMPULAN

Dalam rangka mencapai tujuan fiskal dan lingkungan, pemerintah Indonesia menerapkan sistem cukai dengan target Rp246,07 triliun pada 2024. Fokusnya pada hasil tembakau, serta pengenaan cukai pada plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK) sebagai langkah lingkungan. Meski diharapkan mendatangkan pendapatan baru, perlu kewaspadaan terhadap potensi dampak negatif dan perlunya transparansi dalam implementasi kebijakan cukai.

 

 

 

Pergeseran waktu pelaksanaan Core Tax System menjadi 1 juli Oleh DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang memperkuat Core Tax System atau Pembaruan Sistem inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk mendukung layanan yang user friendly pada Wajib Pajak (WP) dan mempermudah proses bisnis DJP sendiri. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian dalam optimalisasi penerimaan negara tahun 2020-2024 dengan otomasi sistem yang efisien ketimbang cara kerja manual yang makan waktu lama.

Kementerian Keuangan RI telah mengumumkan rencana pergeseran waktu pelaksanaan Core Tax dari Mei 2024 menjadi 1 Juli 2024, mengundang perhatian luas dari berbagai pihak terkait. Langkah ini menjadi sorotan karena berpotensi mempengaruhi banyak sektor, baik dari segi kepatuhan perpajakan maupun persiapan bisnis. Bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi perekonomian dan bagaimana kesiapan pelaku usaha dalam menyambut perubahan tersebut?

Baca Juga : Sanksi Telat Lapor dan Bayar Denda SPT Tahunan

Perubahan Tanggal Pelaksanaan

Rencana pergeseran pelaksanaan Core Tax menjadi 1 Juli adalah respons terhadap berbagai faktor, termasuk salah satunya adalah tahun 2024 bertepatan dengan adanya pemilihan presiden (Pilpres). 

Apabila implementasi core tax system tersebut tetap diluncurkan pada Mei 2024, maka data-data atau sistem pada saat pemilihan presiden akan terganggu. Maka pihak Kemenkeu menunda peluncuran Core Tax Administration System.

Baca Juga : Apa Itu Core Tax System?

Apa Itu Core Tax Administration System?

Mengacu dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Core Tax Administration System (CTAS) adalah sebuah sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk membantu otoritas pajak mengelola dan mengawasi seluruh proses perpajakan secara lebih efisien dan transparan.

CTAS mencakup berbagai fungsi, seperti pendaftaran wajib pajak, pengumpulan data keuangan, perhitungan dan penagihan pajak, pengelolaan sengketa, serta pelaporan keuangan dan audit.

Tentu saja, perubahan kebijakan ini akan terus menjadi topik yang menarik untuk dipantau seiring dengan pelaksanaannya dan bagaimana implementasinya berdampak pada berbagai sektor dalam perekonomian Indonesia.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Core Tax System akan menjadi sebuah alat yang memastikan efektivitas dari pelaksanaan reformasi perpajakan. Sistem ini dianggap sebagai pendorong utama dalam mengubah berbagai bidang dalam sistem perpajakan, yang akan didukung oleh peningkatan dalam hal administrasi.

Baca Juga : DJP Ingatkan, PKP Bisa Dicabut Jika Tak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan!

KESIMPULAN

Peluncuran Core Tax ditunda hingga 1 Juli karena Pilpres 2024, untuk menghindari gangguan data. Core Tax diakui sebagai pendorong reformasi perpajakan dan efisiensi administrasi, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perubahan ini patut dipantau dan diharapkan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi.

Dengan adanya Perubahan yang akan datang, diharapkan bisnis owner dapat melakukan manajemen perpajakan yang baik. Jika bisnis owner masih bingung dan masih gagal paham. Langsung saja konsultasikan ke kami sekarang!! Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

 

 

 

 

 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan suatu hal yang harus dilaporkan oleh setiap wajib pajak dalam bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun non-pajak. Namun, banyak peserta pajak yang sering mengabaikannya. Nah, apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan atau telat lapor?

Pelaporan SPT bisa dilakukan secara offline atau manual dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan bisa juga secara online.

Pelaporan ini bersifat wajib sehingga jika terlambat atau tidak melapor akan diberikan sanksi.

Sanksi tersebut tercakup dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Wujud sanksi ini bisa dalam bentuk denda atau hukuman penjara. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak penjelasan terkait SPT Tahunan di bawah ini.

Ancaman Sanksi Denda Bagi yang Telat Lapor SPT

Untuk menjawab pertanyaan apa akibatnya jika telat lapor SPT Tahunan? akan dibahas dalam beberapa hal berikut.

1. Bunga

Apabila SPT Tahunan sudah dilaporkan, namun wajib pajak mempunyai kemauan sendiri dengan meminta adanya pembetulan maka wajib pajak tersebut akan dikenakan bunga. Aturan ini tercantum dalam Pasal 8 UU KUP.

Isi dalam pasal tersebut adalah, apabila pembetulan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka wajib pajak dikenai sanksi bunga sebanyak 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Pembayaran bunga terhitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan.

Selain itu, dalam Pasal 8 ini juga mengatur apabila wajib pajak diperiksa tapi belum dilakukan tindakan penyidikan.

Dalam kondisi tersebut, wajib pajak bisa dikenakan denda sebesar 150 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Denda

Sanksi denda yang didapatkan apabila tidak melaporkan SPT Tahunan terdapat dalam Pasal 7 KUP, dimana setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.

Selain itu, bagi wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda 1 juta rupiah.

Tak hanya itu, aturan denda ini juga dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan yang menerangkan bahwa:

3. Pidana

Hukum atau sanksi pidana merupakan tindakan terakhir yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Aturan ini ada dalam Pasal 39 UU KUP yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tidak sengaja menyampaikan SPT, atau melaporkan SPT tetapi keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga bisa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan hukuman pidana.

Hukuman pidana ini berupa kurungan penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan untuk denda yang harus dibayar dalam hukum pidana ini paling sedikit 2 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian denda paling banyak yang harus dibayar adalah 4 kali lipat dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4. Dampak Lainnya

Pendapatan yang merupakan penghasilan yang diterima akan habis untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai investasi ke dalam aset seperti tabungan dalam bentuk membeli kendaraan atau tanah. Kedua contoh tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila SPT Tahunan pajak tidak dilaporkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah, karena semua harta benda yang termasuk dalam tagihan akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sesuai mekanismenya yang disebut dengan ekstensifikasi pajak.

Ditjen Pajak sudah menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi untuk merekap aktivitas transaksi wajib pajak. Bahkan hingga saat ini sudah ada 69 lembaga yang selalu mengirimkan data transaksi tersebut kepada Ditjen Pajak dalam waktu tertentu.

Pentingnya Melaporkan SPT Tahunan

Pentingnya melaporkan SPT Tahunan juga berkaitan dengan sanksi jika tidak lapor SPT Tahunan, karena menjadi landasan mengapa SPT Tahunan ini begitu penting dan bisa dikenakan sanksi jika tidak melaporkannya.

Alasan mengapa pelaporan SPT Tahunan menjadi hal yang wajib bagi seorang wajib pajak sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Syarat dan Ketentuan Umum terkait tata cara perpajakan.

SPT Tahunan menjadi wadah bagi warga negara yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang dimiliki selama satu tahun terakhir.

Selain itu, SPT Tahunan juga melaporkan objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan UU Perpajakan. Kemudian, SPT Tahunan juga mempunyai dampak yang baik dalam self assesment yang dapat memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak.

Solusi Jika Lupa Melaporkan SPT Tahunan

Apabila semua cara yang disarankan sudah dilakukan namun tidak bisa menghindari apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan, maka bisa dilakukan solusi di bawah ini untuk meminimalisir risiko yang lebih berat.

Biasanya, jika lupa dalam melaporkan SPT Tahunan, akan dikenakan biaya denda dalam jumlah tertentu tergantung syarat dan ketentuan dari laporan SPT Tahunan yang akan dilaporkan. Rekapan denda tersebut adalah:

• Denda telat lapor SPT Tahunan Pribadi: Rp100.000.
• Denda telat lapor SPT Tahunan Badan: Rp1.000.000.
• Denda telat bayar pajak: bunga sebanyak 2% setiap bulan dari pajak yang belum dibayar

Jadi, untuk jaga-jaga agar tidak pusing dan panik saat dikenakan denda, sisihkan dana untuk membayar denda tersebut.

Baca juga: Cari tau perbadaan PKP dan non PKP

Prosedur Pengenaan Denda

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada WP di alamat yang dicantumkan WP dalam aplikasi pajak.
2. Untuk membayar denda tersebut, WP harus meminta kode billing melalui portal DJP, dan melakukan pembayaran denda melalui bank persepsi atau kantor pos. Denda ini harus dibayarkan maksimal 1 bulan sejak WP menerima STP.
3. Bagi WP yang melebihi batas waktu pembayaran denda memang tak akan dikenakan sanksi lagi. Sanksi hanya diberikan satu kali.

Baca juga: Begini Efek Surat Keterangan PP 23 dari Lawan Transaksi

Simulasi Denda Telat Lapor SPT

Bapak Amir adalah seorang Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada tahun pajak 2016, Bapak Amir telat lapor SPT. Namun tahun 2017 dan 2018 Bapak Amir melaporkan pajak tepat waktu. Maka, Bapak Amir dikenakan sanksi telat lapor SPT berupa denda sebesar Rp100.000 saja.

Apabila Bapak Amir terlambat lapor pajak selama 3 tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2016 hingga 2018, maka kewajiban denda yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp100.000 dikali 3 yaitu Rp300.000.

Hal yang sama juga berlaku untuk SPT Masa, bedanya besaran denda dihitung per Masa Pajak bukan Tahun Pajak.

Agar masalah tersebut bisa diatasi dan bisa menjadi pelajaran untuk pelaporan SPT Tahunan selanjutnya. Prosedur dalam membayar denda tersebut adalah:

1. Memperoleh STP (Surat Tagihan Pajak)

STP akan dikirimkan oleh pihak pelayanan pajak menuju alamat rumah pribadi. STP berisi lembaran besaran tagihan denda yang harus dibayar karena kelalaian dalam pelaporan SPT Tahunan. Jika STP belum dikirim ke rumah, maka bisa langsung datang ke lokasi kantor pelayanan pajak terdekat.

Jangan lupa pastikan alamat sudah sesuai dengan alamat tempat tinggal saat ini. apabila alamat sudah berubah, maka dapat melakukan pembaharuan data secara langsung ke kantor pelayanan pajak.

2. Membayar Denda Langsung ke Bank atau Pos

Pembayaran denda langsung dilakukan ke bank. Apabila STP sudah diterima dan besaran denda yang akan dibayar sudah jelas, maka segeralah membayar jumlah tersebut ke bank yang sudah ditentukan. Selain itu pembayaran juga bisa dilakukan melalui pos.

Sayangnya tidak semua bank yang bisa melayani pembayaran denda pelaporan STP Tahunan. Beberapa bank yang bisa melayani pelayanan seperti ini adalah bank yang termasuk ke dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan beberapa Bank Swasta.

Oleh karena itu, perlu dipastikan bank mana yang bisa dituju untuk pembayaran denda SPT Tahunan. Caranya bisa dengan menanyakan langsung ke pihak pelayanan pajak atau bisa langsung menanyakan ke pihak bank ingin dituju.

Itu dia informasi mengenai sanksi dan denda yang akan dikenakan jika Anda telat atau lupa lapor SPT Tahunan. Agar hal ini tidak terulang lagi, KWA Consulting akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

 

KESIMPULAN

Sanksi Telat Lapor dan Bayar Denda SPT Tahunan

Lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu penting agar terhindar dari denda dan sanksi. Telat melaporkan dapat mengakibatkan pembayaran bunga, denda administrasi, dan bahkan hukuman penjara. Denda bisa mencapai Rp100.000 hingga Rp1.000.000, tergantung jenis wajib pajak.

Penting melaporkan SPT secara akurat, karena informasi palsu dapat berujung pada sanksi pidana. Jika telat, bayar denda tepat waktu, pastikan alamat tercatat benar, dan Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mengurus perpajakan, bisnis dan akuntansi.

Kalau sobat KWA Consulting masih bingung dan masih gagal paham. Langsung saja konsultasikan ke kami sekarang!! Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??