Kenapa Pembalut Masih Kena PPN? Ini Penjelasan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan alasan produk pembalut masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan perempuan, pembalut belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, DJP menegaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP). Oleh karena itu, produk tersebut tetap dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lantas, mengapa pembalut belum mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan berapa pajak yang dikenakan atas pembeliannya? Berikut penjelasan mengenai ketentuan PPN atas produk pembalut berdasarkan keterangan DJP.

Mengapa Pembalut Masih Dikenakan PPN?

Pembalut merupakan produk yang digunakan untuk menunjang kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan perempuan selama menstruasi. Namun, statusnya sebagai kebutuhan penting tidak otomatis membuat produk tersebut memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

DJP menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya termasuk BKP. Sementara itu, fasilitas pembebasan PPN hanya berlaku bagi jenis barang tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Beberapa hal yang mendasari pengenaan PPN atas pembalut meliputi:

Termasuk Barang Kena Pajak: Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya dikenakan PPN.
Fasilitas pembebasan terbatas: Pembebasan PPN hanya diberikan kepada barang tertentu yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belum memperoleh fasilitas pembebasan: Pembalut belum termasuk kelompok barang yang mendapatkan fasilitas tersebut sehingga tetap dikenakan PPN.

Dengan demikian, pengenaan PPN atas pembalut mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku untuk barang tersebut, bukan karena produk itu secara khusus ditujukan kepada perempuan.

Berapa Tarif PPN untuk Pembelian Pembalut?

DJP menjelaskan bahwa pembalut diperlakukan sebagai barang nonmewah. Oleh karena itu, perhitungan PPN menggunakan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

Mekanisme tersebut membuat beban PPN efektif atas pembelian pembalut setara dengan 11% dari harga jual. Artinya, tarif 12% diterapkan pada DPP yang telah ditentukan, bukan langsung pada seluruh harga jual sebagai dasar pengenaan pajak.

Ketentuan penghitungan PPN tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Kategori barang: Pembalut termasuk barang nonmewah.
Tarif PPN: 12%.
Dasar pengenaan pajak: Nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.
Beban PPN efektif: Setara dengan 11% dari harga jual.

Sebagai ilustrasi, apabila harga jual pembalut sebesar Rp20.000, penghitungan PPN berdasarkan mekanisme tersebut adalah:

Harga jual: Rp20.000.
DPP nilai lain: 11/12 × Rp20.000 = Rp18.333,33.
PPN: 12% × Rp18.333,33 = Rp2.200.
Harga setelah PPN: Rp22.200.

Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan mekanisme yang dijelaskan DJP. Nilai akhir transaksi dapat mengikuti harga dan ketentuan yang berlaku pada penjualan produk terkait.\

Apakah Pembalut Berpeluang Mendapatkan Pembebasan PPN?

Pemberian fasilitas pembebasan PPN terhadap produk menstruasi menjadi salah satu hal yang perlu dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek. DJP menyatakan bahwa usulan mengenai fasilitas perpajakan untuk produk menstruasi perlu ditelaah berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dampaknya bagi masyarakat, serta implikasi fiskalnya.

Artinya, pentingnya pembalut sebagai kebutuhan sehari-hari belum secara otomatis menjadikan produk tersebut bebas PPN. Pemberian fasilitas perpajakan perlu mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kajian pemberian fasilitas perpajakan tersebut meliputi:

Ketentuan perpajakan: Usulan harus mempertimbangkan aturan yang mengatur fasilitas pembebasan PPN.
Dampak bagi masyarakat: Kajian perlu memperhatikan pengaruh kebijakan terhadap masyarakat sebagai konsumen.
Implikasi fiskal: Pemberian fasilitas perpajakan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Hingga terdapat ketentuan baru yang menetapkan fasilitas pembebasan, pembalut tetap dikenakan PPN sesuai mekanisme yang berlaku.

Kesimpulan

Pembalut masih dikenakan PPN karena termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan belum memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Dengan tarif PPN 12% dan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, beban PPN efektif yang dikenakan setara 11%. Ke depannya, pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk produk menstruasi masih memerlukan kajian dari berbagai aspek.

Bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ketentuan PPN dan kebijakan perpajakan lainnya, jangan sampai salah dalam menerapkan aturan. Konsultasikan kebutuhan perpajakan bisnis Anda bersama KWA Consulting agar pengelolaan pajak lebih tepat, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Waspada! Penghapusan Sanksi Pajak Dimanfaatkan sebagai Modus Penipuan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100%. Modus ini memanfaatkan program resmi pemerintah untuk mengelabui wajib pajak, salah satunya melalui pesan WhatsApp yang berisi file berbahaya. DJP menegaskan bahwa program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tersebut memang tersedia, namun keberadaannya dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu dan berpotensi mencuri data atau merugikan wajib pajak.

Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah pengiriman pesan WhatsApp yang mengatasnamakan DJP dan menawarkan penghapusan sanksi administratif pajak, yang dapat disertai lampiran aplikasi berformat APK yang meminta penerima mengunduh dan memasangnya di perangkat.

Wajib pajak perlu berhati-hati terhadap pesan yang meminta tindakan tertentu melalui tautan atau file yang tidak jelas asalnya. Untuk menghindari penipuan, perhatikan beberapa hal berikut: jangan mengunduh file APK dari pesan WhatsApp karena DJP menegaskan tidak pernah mengirimkan file APK melalui WhatsApp; jangan melakukan pembayaran ke rekening pribadi karena DJP tidak meminta wajib pajak menyetorkan pembayaran pajak ke rekening atas nama perseorangan; serta periksa informasi melalui kanal resmi dan jangan langsung memercayai pesan yang mengatasnamakan DJP, terutama jika disertai desakan untuk mengunduh aplikasi atau mentransfer uang.

Di tengah maraknya modus penipuan, wajib pajak perlu memahami bahwa program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak memang tersedia dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Namun, program tersebut bukanlah pengampunan pajak atau pemutihan seluruh kewajiban perpajakan, di mana pengurangan atau penghapusan yang diberikan hanya berkaitan dengan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, pokok pajak tetap harus dibayar karena penghapusan sanksi tidak serta-merta menghapus pokok pajak yang masih terutang, besaran pengurangan atau penghapusan dapat berbeda bergantung pada jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban, persyaratan tetap berlaku, serta pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui saluran resmi DJP termasuk Coretax tanpa menggunakan perantara yang meminta pembayaran ke rekening pribadi. Sebelum mengajukan permohonan, pastikan informasi mengenai program, persyaratan, dan mekanismenya diperoleh dari kanal resmi DJP agar dapat membedakan fasilitas perpajakan yang sah dari penawaran palsu.

Agar tidak menjadi korban, wajib pajak perlu memastikan setiap informasi dan proses administrasi perpajakan dilakukan melalui kanal resmi DJP, seperti menggunakan kanal resmi DJP, mengunduh aplikasi dari sumber terpercaya seperti Google Play Store atau Apple App Store, menghindari perantara yang meminta transfer ke rekening pribadi, serta mengkonfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau Kring Pajak di nomor 1500200 jika menemukan pesan mencurigakan. Kewaspadaan ini sangat penting agar wajib pajak terhindar dari kerugian finansial maupun risiko keamanan data.

Kesimpulan

program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak memang memberikan keringanan bagi Wajib Pajak, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan resmi DJP. Wajib Pajak perlu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program tersebut, terutama pesan WhatsApp berisi file APK atau permintaan transfer ke rekening pribadi. Jangan sampai niat mendapatkan keringanan pajak justru berujung kerugian. Agar proses administrasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan berjalan lebih aman dan tepat, serahkan urusan pajak Anda kepada KWA Consulting, konsultan terpercaya yang siap membantu memberikan solusi, konsultasi, dan pendampingan perpajakan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.Konsultasikan kebutuhan pajak bisnis Anda bersama KWA Consulting!

Mulai November 2026, Shopee Terbitkan Faktur Pajak atas Biaya Penjual

Shopee akan menerbitkan faktur pajak atas sejumlah biaya yang dikenakan kepada penjual mulai November 2026. Penerbitan dilakukan secara bertahap dan mencakup biaya layanan, biaya komisi affiliate, serta biaya pembelian saldo iklan.

Kebijakan ini membuat penjual perlu memastikan data penagihan dan identitas toko telah diisi dengan benar. Informasi tersebut menjadi dasar penerbitan faktur pajak agar sesuai dengan data yang terdaftar pada akun penjual.

Melalui laman resminya, Shopee mengimbau penjual untuk memeriksa kelengkapan data sebelum faktur pajak diterbitkan. Penjual juga perlu memahami mekanisme penerimaan faktur dan batas waktu pelaporan apabila dokumen belum tersedia.

Jenis Biaya Shopee yang Mendapatkan Faktur Pajak

Penerbitan faktur pajak mencakup sejumlah biaya yang berkaitan dengan aktivitas penjual di platform Shopee. Faktur tersebut dibuat berdasarkan informasi yang tercatat pada akun toko atau data penagihan yang telah diisi oleh penjual.

Adapun jenis biaya yang termasuk dalam penerbitan faktur pajak ini meliputi:

Biaya layanan, yaitu biaya layanan yang dikenakan kepada penjual.
Biaya komisi affiliate, yaitu biaya komisi affiliate yang berkaitan dengan aktivitas penjualan.
Biaya pembelian saldo iklan, yaitu biaya yang timbul dari pembelian saldo untuk kebutuhan iklan.

Penerbitan faktur pajak atas biaya-biaya tersebut dilakukan secara bertahap mulai November 2026. Karena itu, penjual perlu memeriksa informasi pada akun toko agar faktur pajak dapat diterbitkan berdasarkan data yang sesuai.

Seller Shopee Perlu Memastikan Data Penagihan dan Identitas

Sebelum faktur pajak diterbitkan, penjual perlu memeriksa informasi penagihan dan identitas toko yang tercatat di akun Shopee. Ketepatan data menjadi hal penting karena informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan faktur pajak.

Shopee menjelaskan bahwa apabila informasi penagihan belum diisi, faktur pajak akan dibuat menggunakan data identitas toko yang sudah tersedia. Sementara itu, jika informasi penagihan telah diisi, data penagihan tersebut yang akan digunakan.

Untuk menghindari ketidaksesuaian informasi, penjual perlu memeriksa beberapa data berikut:

Nama: Pastikan nama sesuai dengan dokumen resmi.
NIK/NPWP: Periksa nomor identitas agar sesuai dengan dokumen resmi.
Alamat: Pastikan alamat yang tercatat sesuai dengan dokumen resmi.
Informasi penagihan: Pastikan data telah diisi dengan benar jika ingin menggunakan informasi tersebut untuk penerbitan faktur pajak.

Jika terdapat data yang belum sesuai, penjual perlu mengikuti petunjuk dalam proses verifikasi data identitas toko. Langkah ini membantu memastikan faktur pajak diterbitkan berdasarkan informasi yang benar.

Cara Mendapatkan Faktur Pajak Shopee

Faktur pajak akan dikirimkan kepada penjual yang telah terdaftar sebagai penerima faktur pajak. Apabila belum terdaftar, penjual dapat mengajukan permintaan faktur secara manual melalui formulir permohonan yang disediakan Shopee.

Permohonan tersebut perlu diajukan paling lambat pada akhir bulan. Sementara itu, terdapat ketentuan khusus bagi penjual Shopee Mall yang perlu diperhatikan.

Berikut beberapa ketentuan penerimaan faktur pajak bagi penjual:

Penjual yang telah terdaftar: Faktur pajak dikirimkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penjual yang belum terdaftar: Permintaan faktur dapat diajukan secara manual melalui formulir permohonan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan.
Penjual Shopee Mall: Toko akan terdaftar sebagai penerima faktur pajak. Informasi perusahaan perlu dicantumkan secara lengkap dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar.

Dengan memahami mekanisme tersebut, penjual dapat mengetahui langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh faktur pajak atas biaya yang dikenakan melalui platform Shopee.

Batas Waktu Melaporkan Faktur Pajak yang Belum Tersedia

Selain memastikan data penagihan, penjual perlu memantau ketersediaan faktur pajak di Seller Center. Shopee menetapkan batas waktu bagi penjual untuk melaporkan apabila faktur pajak belum tersedia sesuai jadwal.

Jika faktur pajak belum tersedia hingga tanggal 12 pada bulan berikutnya, penjual dapat menghubungi layanan pelanggan Shopee paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Sebagai contoh, jika invoice diterbitkan pada September 2026, faktur pajak seharusnya tersedia paling lambat 12 Oktober 2026. Apabila dokumen belum tersedia hingga tanggal tersebut, penjual dapat menghubungi layanan pelanggan paling lambat 15 Oktober 2026.

Agar tidak melewati batas waktu, penjual perlu memperhatikan jadwal berikut:

Tanggal 12 bulan berikutnya: Periksa apakah faktur pajak telah tersedia di Seller Center.
Tanggal 15 bulan berikutnya: Batas waktu untuk menghubungi layanan pelanggan jika faktur pajak belum tersedia.
Sebelum batas waktu berakhir: Sampaikan permintaan atau laporan terkait faktur yang belum tersedia.

Shopee menyatakan bahwa jika tidak ada permintaan atau laporan dari penjual hingga batas waktu tersebut, faktur tagihan dan/atau faktur pajak akan dianggap telah diterima dengan baik. Setelah melewati batas waktu, pengaduan terkait ketersediaan faktur untuk periode tersebut tidak dapat diproses.

Oleh karena itu, penjual sebaiknya memeriksa faktur pajak secara berkala dan segera menghubungi layanan pelanggan jika dokumen belum tersedia sesuai jadwal.

Catat! Ini 6 Jenis Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Pasal 4A ayat (3) UU PPN s.t.d.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur berbagai jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pada prinsipnya, seluruh jasa merupakan jasa kena pajak (JKP), kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu kelompok jasa keagamaan.

"Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: jasa keagamaan," bunyi Pasal 4A ayat (3) huruf f UU PPN s.t.d.d UU HPP, dikutip pada Minggu (25/10/2026).

Secara terperinci, payung hukum tersebut menetapkan ada 6 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Pertama, jasa keagamaan. Adapun jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah; jasa pemberian khotbah atau dakwah; jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan jasa lainnya di bidang keagamaan.

Kedua, jasa kesenian dan hiburan. Jasa yang dimaksud terdiri atas semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketiga, jasa perhotelan. Jasa tersebut meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Keempat, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jasa yang dimaksud meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.

Kelima, jasa penyediaan tempat parkir. Jasa ini terdiri atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Keenam, jasa boga atau katering, yakni meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai informasi, terdapat beberapa jenis jasa yang dulunya tergolong kelompok jasa tidak dikenakan PPN, tetapi sekarang dikategorikan sebagai jasa yang memperoleh fasilitas bebas PPN.

Salah satu contohnya adalah jasa pendidikan. Kini, jasa pendidikan termasuk ke dalam jasa kena pajak (JKP), tetapi dapat memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Pasal 16B UU PPN.

Kesimpulan

Tidak semua jasa dikenakan PPN. Berdasarkan UU PPN s.t.d.d UU HPP, terdapat enam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN, mulai dari jasa keagamaan hingga jasa boga atau katering. Sementara itu, beberapa jasa seperti pendidikan termasuk JKP, tetapi dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan memahami perbedaan ini, pelaku usaha dapat menentukan kewajiban dan perlakuan PPN dengan lebih tepat.Agar tidak salah menentukan perlakuan PPN pada bisnis kamu, yuk konsultasi dengan KWA Consulting! Kami siap membantu kamu memahami ketentuan pajak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Catat! Ini 6 Jenis Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Pasal 4A ayat (3) UU PPN s.t.d.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur berbagai jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pada prinsipnya, seluruh jasa merupakan jasa kena pajak (JKP), kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu kelompok jasa keagamaan.

Secara terperinci, payung hukum tersebut menetapkan ada 6 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Kedua, jasa kesenian dan hiburan. Jasa yang dimaksud terdiri atas semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketiga, jasa perhotelan. Jasa tersebut meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Keenam, jasa boga atau katering, yakni meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai informasi, terdapat beberapa jenis jasa yang dulunya tergolong kelompok jasa tidak dikenakan PPN, tetapi sekarang dikategorikan sebagai jasa yang memperoleh fasilitas bebas PPN.

Kesimpulan

Agar tidak salah menentukan perlakuan PPN pada bisnis kamu, yuk konsultasi dengan KWA Consulting! Kami siap membantu kamu memahami ketentuan pajak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Catat! Ini 6 Jenis Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Pasal 4A ayat (3) UU PPN s.t.d.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur berbagai jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pada prinsipnya, seluruh jasa merupakan jasa kena pajak (JKP), kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu kelompok jasa keagamaan.

Secara terperinci, payung hukum tersebut menetapkan ada 6 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Kedua, jasa kesenian dan hiburan. Jasa yang dimaksud terdiri atas semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketiga, jasa perhotelan. Jasa tersebut meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Keenam, jasa boga atau katering, yakni meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai informasi, terdapat beberapa jenis jasa yang dulunya tergolong kelompok jasa tidak dikenakan PPN, tetapi sekarang dikategorikan sebagai jasa yang memperoleh fasilitas bebas PPN.

Kesimpulan

Agar tidak salah menentukan perlakuan PPN pada bisnis kamu, yuk konsultasi dengan KWA Consulting! Kami siap membantu kamu memahami ketentuan pajak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.