Perbedaan Faktur Pajak Pengganti Vs Faktur Pajak Batal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 angka 23, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Dalam hal ini terdapat istilah faktur pajak pengganti dan faktur pajak batal. Apa bedanya? KWA Consulting akan mengulasnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Apa itu faktur pajak pengganti?

Sesuai dengan namanya, faktur pajak pengganti diterbitkan oleh Wajib Pajak. Jadi, bila ada kesalahan dalam proses penginputan alamat, jumlah, ataupun nama barang, sehingga diperlukan adanya pembuatan faktur pajak pengganti.

Artinya, nomor seri faktur pajaknya pun juga sama dengan faktur pajak normal. Hanya saja pada kode faktur pajaknya yang akan berubah yang sebelumnya faktur pajak normal dengan kode (010) berubah menjadi faktur pajak pengganti dengan kode (011).

Adapun tanggal yang akan digunakan untuk faktur pajak pengganti ini bukan tanggal saat pembuatan faktur pajak pertama kali dibuat, melainkan tanggal dibuatnya faktur pajak penggantinya. Ini membuat akan adanya kewajiban membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pembetulan, jika sebelumnya atas masa itu sudah di laporkan yang akan dilakukan oleh PKP sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai catatan, pembetulan SPT Masa PPN bisa dilakukan, bila belum melewati pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Apa itu faktur pajak batal?

Faktur pajak batal ini disebabkan adanya transaksi yang dibatalkan. Penyebab adanya pembatalan transaksi tentu beragam, misalnya adanya kesalahan memasukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau PKP pembeli membatalkan pembelian transaksinya.

Jika PKP membuat faktur pajak batal, maka faktur pajak itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Maka, PKP penjual sebaiknya segera memberitahukan kepada pihak pembeli jika ada faktur pajak batal dan sebaiknya penjual harus mempunyai bukti bahwa dari pembeli menyatakan transaksi itu telah di batalkan. Faktur pajak batal dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN sudah dilaporkan.

Dengan demikian, konsekuensi adanya faktur pajak yang batal adalah kemungkinan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan akan menjadi lebih bayar bagi pihak penjual. Namun, lebih bayar itu bisa di kompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Di lain sisi, bagi pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak batal itu dan sudah dilaporkan akan membuat SPT Masa PPN menjadi kurang bayar dan kurang bayar ini harus dibayarkan oleh pembeli saat pembetulan. Dengan adanya kurang bayar saat pembetulan sebagai pihak pembeli bisa dikenai Surat Tagihan Denda dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas kondisi pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar dengan denda sebesar 2 persen dari nilai kurang bayar.

Artinya, kondisi ini akan merugikan pihak pembeli. Namun, berbeda kondisinya jika memang dari pihak pembeli yang memang ingin membatalkan transaksi, biasanya kemungkinan SPT Masa PPN ini belum dilaporkan dan untuk peraturan perundang-undangan silahkan melihat ketentuan yang ada pada PER-24/PJ/2012.

KESIMPULAN

Dalam kedua situasi ini, penting untuk memahami implikasi perpajakan dan melibatkan pihak yang berwenang agar proses koreksi atau pembatalan dapat dilakukan dengan benar. Kesalahan dalam pelaporan perpajakan dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merugikan, terutama bagi pembeli yang mungkin akan terkena denda jika ada kekurangan pembayaran yang tidak diatasi dengan tepat waktu.

Jadi, Jangan sampai tunggu dapat surat peringatan ya! Bisnis owner harus Segera lapor Pajak sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan. Kalau Bisnis owner bingung dan gak punya waktu, KWA Consulting bisa bantu! Yuk buruan konsultasi dengan kami sekarang!!

Ini dia PER-03PJ2022 Diberlakukan, Cek Ketentuan NSFP Terbaru!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai tidak perlu dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). DJP menyampaikan ketentuan tentang pengembalian NSFP tidak lagi disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER/11/PJ/2022.

Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu NSFP yang tidak terpakai perlu dikembalikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara langsung atau melalui Pos kepada KPP. Tepatnya pada Pasal 10 PER-24/PJ/2012, disebutkan bahwa NSFP yang tidak digunakan dalam suatu Tahun Pajak tertentu dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran IVF.

Sebagai penegasan, PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak memang tidak lagi mengatur terkait pengembalian NSFP yang tidak digunakan. Ketentuan pengembalian NSFP terakhir kali diatur dalam PER-24/PJ/2012. Oleh sebab itu, dengan berlakunya PER-03/PJ/2022 sejak 1 April 2022, ketentuan dalam PER-24/PJ/2012 sudah tidak berlaku lagi.

Perlu diketahui, PER-03/PJ/2022 merupakan peraturan yang mengatur tentang Faktur Pajak sebagai regulasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Akan tetapi, beleid tersebut sudah kembali diubah dengan PER-11/PJ/2022 mengenai Perubahan Atas PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Perlu diingat juga, meskipun NSFP yang tidak terpakai tidak perlu dikembalikan ke KPP, namun PKP tetap perlu mengingat bahwa masa berlaku NSFP hanya 1 tahun.

Poin-Poin Pokok Perubahan Aturan Faktur Pajak dalam PER-03/PJ/2022

DJP menerbitkan PER-03/PJ/2022 karena regulasi yang berlaku sebelumnya dianggap belum bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan terkait dengan Faktur Pajak. Penyesuaian pun dilaksanakan untuk menekan angka sengketa perpajakan yang seharusnya tidak perlu. Oleh karena itu, terdapat poin – poin pokok perubahan dalam PER-03/PJ/2022.

Pertama, e-Faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi harus mencantumkan NPWP atau NIK/nomor paspor.

Kedua, pada pengisian jenis barang dalam Faktur Pajak untuk penyerahan kendaraan bermotor baru, harus mengisi data meliputi merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Sedangkan, untuk tanah dan/atau bangunan, minimal diisi dengan alamat lengkap.

Ketiga, jika transaksi dilakukan dengan mata uang asing, nilainya dikonversi dengan kurs KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.

Keempat, NSFP digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP.

UMKM Ingin Konsultasi tentang Pajak? DJP Sediakan WA Bot UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sediakan layanan konsultasi khusus khusus Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) berupa WhatsApp (WA) Bot UMKM. Berapa nomor WA Bot UMKM itu? Apa saja layanan yang diberikan? KWA Consulting akan mengulasnya sesuai penjelasan dalam Handbook Portal Edukasi Pajak yang dirilis DJP.

Siapa itu UMKM?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Wajib Pajak orang pribadi; atau Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Sementara yang tidak termasuk Wajib Pajak UMKM, yaitu Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh; atau Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus, menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Bagaimana pengenaan pajak UMKM?

Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh atas omzet hingga Rp 500 juta per tahun.

Dengan demikian, bagi UMKM dengan penghasilan bruto belum melebihi Rp 500 juta dalam setahun, maka tidak dikenakan PPh. Sementara bagi UMKM yang sudah melebihi omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun, diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5 persen.

Ketentuan Faktur Pajak Pengganti Diperbarui?

Ketentuan Faktur Pajak Pengganti Diperbarui? Simak Selengkapnya di Sini

Faktur Pajak Pengganti

Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak, ternyata Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Mengapa faktur pajak harus diganti? Biasanya, kondisi ini dilakukan apabila faktur pajak normal yang dibuat terdapat salah pengisian atau penulisan.

Jadi, faktur pajak pembuatan faktur pajak pengganti dilakukan untuk merevisi faktur pajak yang sebelumnya dibuat untuk transaksi yang sama, dengan NSFP yang sama, namun akan berubah pada kodefikasi status faktur pajaknya. FP pengganti ini dibuat oleh PKP yang melakukan kekeliruan dalam memasukkan data pada faktur sebelumnya. Kesalahan bisa saja pada penginputan jumlah barang, harga barang, atau tanggal transaksi.

Dasar Hukum

Diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbarui ketentuan perihal faktur pajak lewat PER-11/PJ/2022 yang resmi berlaku pada 1 September 2022. Beleid tersebut mengubah sejumlah pasal dalam PER-03/PJ/2022. Meski begitu, untuk ketentuan pembuatan FP pengganti tidak mengalami perubahan.

Pada Pasal 22 PER-03/PJ/2022, PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak yang salah dalam pengisian atau penulisannya sehingga tidak memuat keterangan yang sebenarnya, lengkap, dan jelas. Pembetulan dan/atau penggantian ini dapat dilakukan selama terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pada lampiran PER-03/PJ/2022 dijelaskan juga bahwa pembuatan FP pengganti dilakukan lewat aplikasi, jadi bisa dilakukan secara online. Perlu diperhatikan pula NSFP faktur pengganti menggunakan NSFP yang sama dengan faktur pajak normal atau yang sebelumnya dibuat.

Misalnya, faktur pajak masa Agustus 2022, dibuatkan FP pengganti pada 12 September 2022. Apabila SPT Masa PPN masa Agustus sudah dilaporkan, pembetulan FP pengganti mengharuskan PKP membuat SPT pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Agustus tersebut.

Perbedaannya Faktur Pajak Normal, Pengganti, dan Batal

Faktur Pajak Normal

Berbeda dengan FP pengganti atau batal, faktur pajak normal dibuat pertama kali sebelum adanya kesalahan yang mengharuskan PKP menggantinya demi kesesuaian pelaporan pajaknya nanti.

FP Pengganti

FP pengganti dibuat dengan tujuan mengganti faktur pajak yang sudah dibuat sebelumnya dengan transaksi yang sama. Penyebab dari penggantian faktur pajak bisa beragam, misalnya:

Salah menulis alamat.
Salah memasukan jumlah nominal.
Salah menuliskan jumlah barang/jasa.
Salah menuliskan nama.

Sehingga transaksi masih dianggap terjadi, namun karena adanya hal-hal yang salah dan wajib diganti, maka dilakukanlah perbaikan pada bagian yang salah tersebut pada faktur pajak awal tersebut.

Adapun ketentuan pembuatannya adalah sebagai berikut:

Menggunakan NSFP yang sudah ada sebelumnya.
Hanya mengubah kode faktur pajaknya, yaitu dari kode faktur pajak normal (010) menjadi kode FP pengganti (011).

Faktur Pajak Pembatalan

Faktur pajak pembatalan merupakan faktur pajak yang penerbitan sebelumnya dibatalkan karena dianggap tidak pernah terjadi transaksi tersebut. Penyebabnya bisa karena:

Salah memasukan NPWP
Transaksi dibatalkan karena PKP mengalami kendala/musibah atau kejadian diluar kuasa yang tak terduga.
Barang yang diterima rusak.

Dalam melakukan pembatan faktur pajak, ada konsekuensi yang harus diterima PKP, yakni:

Tidak dapat menggunakan NSFP yang sama dengan NSFP faktur pajak normal/yang sebelumnya dibuat, sehingga harus menggunakan NSFP baru.

KESIMPULAN

Dari penjelasan sebelumnya, DJP mengupdate ketentuan faktur pajak melalui PER-11/PJ/2022, berlaku sejak 1 September 2022. Meskipun ada perubahan, prosedur pembuatan faktur pajak pengganti tetap mengacu pada PER-03/PJ/2022. Contoh pengisian tanggal pada faktur pajak pengganti menekankan kesesuaian dengan tanggal pembuatan. NSFP faktur pajak pengganti tetap sama dengan faktur yang digantikan. Jika SPT Masa PPN telah dilaporkan, pembetulan faktur pajak pengganti membutuhkan SPT pembetulan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan adanya Penerbitan Undang - undang tersebut, diharapkan bisnis owner dapat melakukan manajemen perpajakan yang baik. Jika bisnis owner masih bingung dan masih gagal paham. Langsung saja konsultasikan ke kami sekarang!! Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

Memahami Fasilitas PPN 0%, Dasar Hukum dan Penerapannya

Pemerintah diketahui tetap akan menjalankan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, dari 10% menjadi 11% pada 1 April. Kenaikan tarif ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Namun, UU HPP tetap memasukkan fasilitas PPN terhadap barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) tertentu. Selain terhadap BKP dan JKP tertentu, pemberian fasilitas juga menyasar kegiatan penyerahan BKP tertentu. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah pengenaan tarif PPN 0%.

Tarif PPN 0% ini berbeda dengan fasilitas PPN dibebaskan ataupun fasilitas tidak dikenakan PPN. Perbedaan utamanya adalah, dalam fasilitas PPN 0% penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pengusaha kena pajak (PKP) tetap terutang PPN. Artinya, penyerahannya tetap dikenakan PPN, tetapi diberikan fasilitas berbentuk pengenaan tarif 0%. Konsekuensinya, PKP tetap harus membuat faktur pajak. Selain itu, PKP yang melakukan ekspor wajib melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

ADVERTISEMENT Sementara, fasilitas tidak dikenakan PPN diberikan pada barang dan jasa, yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian, fasilitas berupa PPN dibebaskan diberikan pada BKP/JKP tertentu, yang jenisnya ditentukan oleh pemerintah.

Mengenal PPN, Definisi dan Karakteristiknya Dasar Hukum PPN 0% Pengenaan tarif PPN 0% memiliki landasan hukum Pasal 7 Ayat (2) UU HPP. Secara spesifik, aturan tersebut menyebutkan, bahwa tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas: Ekspor BKP berwujud Ekspor BKP tidak berwujud Ekspor JKP Teknis pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) UU HPP ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Saat ini, pemerintah belum menentukan aturan teknis terkait pelaksanaan fasilitas PPN 0%. Namun, berdasarkan ketentuan sebelumnya, aturan teknis fasilitas tarif PPN 0% ini tertera dalam PMK No.32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Aturan teknis lainnya adalah, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-07/PJ/2021 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha di Bidang Ekspor dan Impor Barang Kena Pajak Berwujud.

Kedua aturan ini masih berlandaskan pada UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang lebih dikenal dengan nama UU PPN.

Tujuan utama pemberian fasilitas tarif PPN 0% adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor produk-produk, serta komoditas Indonesia. Selain itu, pengenaan fasilitas ini juga dimaksudkan untuk menggenjot ekspor jasa profesional. Sektor jasa profesional ini tergolong sektor yang terus bertumbuh di era pasar bebas, dan dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penerapan Fasilitas PPN 0% pada Ekspor JKP Seperti yang telah disebutkan, pemberian fasilitas tarif PPN 0% diberikan atas ekspor JKP untuk mendorong ekspor jasa profesional.

Berdasarkan PMK No.32/PMK.010/2019, fasilitas tarif PPN 0% diberikan untuk ekspor JKP sebagai berikut:

1. Jasa maklon

Ekspor jasa maklon yang mendapatkan tarif PPN 0% harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

A. Spesifikasi dan bahan baku atau setengah jadi disediakan oleh penerima ekspor.

B. Bahan baku atau setengah jadi diproses untuk menghasilkan BKP.

C. Kepemilikan atas BKP berada pada penerima ekspor JKP.

D. Pengiriman BKP yang dihasilkan oleh pengusaha jasa maklon dilakukan ke luar daerah pabean.

E. Layanan jasa maklon ditujukan kepada penerima ekspor atau wajib pajak luar negeri.

2. Jasa perbaikan dan perawatan

Jenis jasa ini mencakup penyerahan jasa barang bergerak dan tidak bergerak, yang digunakan atau dikirim ke luar daerah pabean.

3. Jasa pengurusan transportasi Ini mencakup jasa transportasi atau freight forwarder, yang melayani transportasi BKP ke luar daerah pabean.

4. Jasa konsultasi konstruksi

Jasa konsultasi konstruksi yang mendapatkan fasilitas tarif PPN 0% ini meliputi jasa pengkajian, perencanaan dan perancangan konstruksi. Tiga jenis jasa ini terkait dengan bangunan atau rencana pembangunan yang berada di luar daerah pabean.

5. Jasa teknologi informasi

Jenis ekspor jasa teknologi informasi yang dikenakan tarif PPN 0% meliputi:

a. Layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi.

b. Layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan.

c. Layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi.

d. Layanan keamanan teknologi informasi (IT security), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi di proses, di transmisikan, dan/atau disimpan.

e. Layanan contact center, antara lain layanan pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada contact center.

f. Layanan dukungan teknik, yang mencakup penanganan masalah pelanggan (client) layanan dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (data processing), dan konfigurasi hardware. Kemudian, layanan dukungan software, dan/atau jaringan komputer.

g. Layanan komputasi awan (cloud computing) dan web hosting, antara lain data hosting atau data storage. Fasilitas PPN 0% diberikan pada layanan ini dengan catatan server berada di dalam daerah pabean dan penerima layanan data hosting atau data storage merupakan penyedia layanan cloud computing atau web hosting.

h. Layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan games, animasi, dan desain grafis.

6. Jasa layanan interkoneksi dan penyelenggaraan satelit

Layanan interkoneksi dan penyelenggaraan satelit yang mendapatkan PPN 0% mencakup:

a. Layanan singkat interkoneksi panggilan dan/atau pesan internasional, yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri.

b. Layanan transmitter and responder oleh penyelenggara satelit dalam negeri. Layanan ini mendapatkan tarif PPN o% sepanjang satelit yang digunakan pihak penerima layanan berada di luar daerah pabean.

c. Layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri. Fasilitas PPN 0% diberikan sepanjang stasiun pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam daerah pabean.

d. Layanan koneksi internet melalui jaringan publik, yang diterima oleh pihak luar negeri.

7. Jasa penyewaan alat angkut Ini meliputi jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut, untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional.

8. Jasa penelitian dan pengembangan Tarif PPN 0% diberikan pada ekspor jasa penelitian dan pengembangan, yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean.

9. Jasa konsultasi

Mengutip www.kemenkeu.go.id, ekspor jasa konsultasi yang mendapatkan fasilitas tarif PPN 0% meliputi:

a. Jasa konsultansi bisnis dan manajemen.

b. Jasa konsultansi hukum.

c. Jasa konsultansi desain arsitektur dan interior.

d. Jasa konsultansi sumber daya manusia.

e. Jasa konsultansi keinsinyuran (engineering services).

f. Jasa konsultansi pemasaran (marketing services).

g. Jasa akuntansi atau pembukuan.

h. Jasa audit laporan keuangan.

i. Jasa perpajakan.

10. Jasa perdagangan

Jasa perdagangan yang mendapatkan PPN o% ini adalah, kegiatan mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor.

Penerapan PPN 0% pada Ekspor BKP

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, atas ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemerintah memberikan fasilitas PPN 0%.

Meski demikian, ekspor barang bukan sama sekali bebas pungutan. Sebab, untuk ekspor Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) memberlakukan bea keluar atas komoditas barang tertentu. Bea keluar ini harus dilunasi sebelum barang diangkut.

Untuk menetapkan bea keluar ini, pemerintah menggunakan Harga Patokan Ekspor (HPE), yang besarannya ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Perhitungannya menggunakan mekanisme ad valorem dan ad naturam.

Mekanisme ad valorem dipakai untuk menghitung bea keluar komoditas-komoditas yang dipengaruhi HPE. Sementara, ad naturam digunakan untuk komoditas yang perhitungannya menggunakan satuan barang.

Adapun, jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar ini ditetapkan melalui PMK No.166/PMK.010/2020. Barang/komoditas yang dimaksud antara lain:

1. Kulit meliputi kulit sapi dan kerbau, biri-biri, dan kambing baik yang mentah maupun diwarnai atau disamak.

2. Produk kayu, yang meliputi veneer, serpih kayu dan kayu olahan.

3. Biji kakao

4. Seluruh barang ekspor berupa kelapa sawit, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.

Kesimpulan

Kebijakan meringankan beban pajak untuk ekspor jasa mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas basis ekspor, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk lebih aktif dalam pasar global dengan insentif yang diberikan.

Nah itulah informasi Tentang Fasilitas PPN, Diharapkan informasi diatas bisa membantu Anda untuk lebih mengenal dan memahami tentang Perpajakan. Bila Bisnis owner masih bingung dan gak punya waktu, KWA Consulting bisa bantu! jadi tunggu apalagi?? Hubungi kami sekarang juga ya!

Inilah Format Surat Kuasa Pajak & Syarat Penggunaannya

Surat kuasa pajak merupakan surat yang berisikan pernyataan bahwa wajib pajak memberikan atau menyerahkan kuasa pada pihak yang ia tunjuk untuk melaksanakan urusan perpajakannya. Terdapat format khusus dalam membuat surat kuasa ini, dan pihak yang menerima kuasa pajak harus memenuhi syarat dna ketentuan yang berlaku.

Surat Kuasa Pajak

Secara sederhana, surat kuasa pajak adalah pemberian kuasa pada seseorang untuk melaksanakan urusan perpajakan wajib pajak yang memberikan kuasa tersebut. Lho, memangnya bisa meminta pihak lain untuk mengurus perpajakan sendiri?

Faktanya, Ditjen Pajak memberikan kemudahan pada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengurus hak dan kewajibannya untuk meminta pihak lain yang dianggap lebih paham dalam membantunya. Lalu untuk menyerahkan amanah itu, wajib pajak perlu membuat surat untuk menunjuk pihak lain sebagai Kuasa Wajib Pajak sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya.

Format Surat Kuasa Khusus

Untuk membuat surat kuasa pajak atau juga dikenal dengan istilah surat kuasa khusus, Anda perlu memerhatikan format yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Berikut ini adalah deretan informasi yang harus tercantum dalam surat tersebut.

Nama, alamat dan NPWP wajib pajak pemberi kuasa.
Nama, alamat dan NPWP penerima kuasa.
Bidang/cakupan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Contoh Surat Kuasa Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, terlampir format surat kuasa khusus yang dapat Anda gunakan.

Surat kuasa pajak digunakan untuk memberi kuasa pada suatu pihak untuk mengurus perpajakan wajib pajak. Bagaimana contoh dan penggunaannya? Simak di sini.

Selain contoh surat di atas, ada pula contoh surat kuasa pajak lain dengan format yang serupa, seperti di bawah ini:

Anda dapat menggunakan salah satu dari kedua contoh surat di atas ketika ingin menyerahkan kuasa pada pihak lain untuk mengurus perpajakan Anda. Berdasarkan PMK yang sama, disebutkan 1 surat kuasa hanya untuk 1 kuasa wajib pajak dan 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu.

Syarat dan Ketentuan Kuasa Wajib Pajak

Sebelum Anda memutuskan untuk menyerahkan kuasa perpajakan Anda pada pihak lain, terlebih dahulu mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, lalu diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Perihal mengenai wajib pajak pemberi kuasa dan penerima kuasa dijelaskan pada pasal 32, yang secara singkat berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ayat 1: Wajib pajak yang dapat diwakilkan dalam urusan perpajakannya adalah badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Mereka yang disebutkan perlu memilih kuasa pajak karena dianggap tidak dapat atau tidak mungkin mengurus perpajakannya sendiri.
Pasal 32 ayat 2: Wajib pajak yang disebutkan dalam ayat 1 bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Ditjen Pajak jika wakil wajib pajak dapat membuktikan dan meyakinkan kalau pihak yang diwakilkan tidak mungkin dimintai pertanggjawaban.
Pasal 32 ayat 3: Ditjen Pajak memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pada pihak lain dalam mengurusi perpajakannya. Bantuan itu meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
Pasal 32 ayat 3a: Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa seperti yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya (ayat 3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 32 ayat 4: Pengertian pengurus yang disebutkan pada ayat 1 adalah orang yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Misalnya, menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya meski nama orang itu tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk pengertian pengurus.

Syarat Kuasa yang Ditunjuk

Tidak semua pihak dapat Anda tunjuk sebagai wakil atau kuasa Anda dalam mengurus perpajakan. Berdasarkan PMK RI Nomor 229/PMK.03/2014 pasal 2 ayat 4, seorang kuasa pajak meliputi konsultan pajak dan karyawan wajib pajak.

Lalu, kedua orang tersebut harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan pada pasal 4 dari peraturan yang sama, di antaranya:

Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa.
Memiliki NPWP.
Telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Pajak Penghasilan.
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Lalu pada pasal 5, ada penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing kuasa pajak:

Pasal 5 ayat 1: Konsultan pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.
Pasal 5 ayat 2: Karyawan wajib pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana Pasal 4 huruf a jika memiliki:
- Sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak;
- Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang diterbitkan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan statys terakreditasi A;
- Sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Baca Juga: Apa Itu Core Tax System?

Kuasa dalam Menjalankan Tugasnya

Setelah menerima kuasa dari wajib pajak, pihak tersebut tidak boleh melimpahkan kuasa itu pada orang lain. Namun, dia dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Ditjen Pajak. Pada saat melaksanakan tugasnya, orang yang disuruh pihak kuasa wajib pajak harus menyerahkan surat penunjukkan kepada pegawai Ditjen Pajak.

Selain itu, seorang kuasa wajib pajak hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan sesuai dengan yang disebutkan dalam surat itu. Ia tidak dapat melaksanakan tugasnya jika melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atau dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Kesimpulan

Dengan adanya surat kuasa pajak yang sesuai dengan regulasi Ditjen Pajak, diharapkan dapat menciptakan keteraturan dan kejelasan dalam proses pengurusan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memperoleh bantuan yang dibutuhkan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, kuasa harus patuh pada ketentuan perpajakan dan tidak terlibat tindak pidana dan dengan demikian, surat kuasa pajak memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk mendapatkan bantuan dalam mengurus urusan perpajakannya.

Bagi bisnis owner yang sedang mencari layanan konsultan pajak terbaik untuk mengurusi Masalah Perpajakan lainnya, kwa-consulting.id merupakan pilihan yang tepat. Alasannya karena layanan konsultan pajak ini sudah berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, juga memiliki rekam jejak yang baik.Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??