Ada aturan baru dalam membuat Faktur Pajak elektronik serta cara mengkreditkannya. Ketahui aturan baru membuat e-Faktur dan cara mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja klaster Perpajakan.

Ketentuan baru mengenai pembuatan e-Faktur dan cara mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat klaster perpajakan.

Sebagai informasi, Omnibus Law UU Cipta Kerja resmi diundangkan pada 2 November 2020 yang terdiri dari 15 Bab dan 186 Pasal dengan jumlah 1.187 halaman termasuk penjelasan.

Seperti apa ketentuan baru dalam pembuatan e-Faktur dan cara mengkreditkan Pajak Masukan sesuai dalam UU Cipta Kerja ini.

PPN dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja bidang Perpajakan ini merupakan masuk dalam klaster kemudahan dalam berusaha.

Salah satunya, memuat perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Baragn dan Jasa dan PPnBM jo. UU No. 42/2009.

Bisa dibilang, perubahan ketentuan tentang Faktur Pajak dalam UU Cipta Kerja klaster Perpajakan ini merupakan insentif pajak dari pemerintah untuk PPN dan PPnBM.

Dalam UU Cipta Kerja ini, relaksasi ketentuan PPN dan kredit Pajak Masukan PPN lebih luwes lagi diberikan kepada para Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketentuan baru mengenai e-Faktur atau pengkreditan Faktur Pajak Masukan ini tertuang dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja.

Selain berupa relaksasi, dalam UU Cipta Kerja Pasal 112 juga ada beberapa perubahan dan penambahan ketentuan beberapa pasal pada UU PPN ini menjadi lebih jelas dan penuh kepastian.

Ilustrasi UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Jenis Relaksasi PPN dalam UU Cipta Kerja

Apa saja perubahan pembuatan e-Faktur dan ketentuan cara mengkreditkan Pajak Masukan ini?

Berikut perubahan UU PPN dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja yang termasuk relaksasi:

1. Pelonggaran Mengkreditkan Pajak Masukan

Pada UU Cipta Kerja klaster Perpajakan ini diatur mengenai ketentuan pengkreditan Pajak Masukan, yakni:

Pajak Masukan dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP

Dimana, PKP yang belum menyerahkan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) untuk ekspor dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Ketentuan ini mengubah Pasal 9 ayat (2a) UU PPN sehingga berbunyi:

“Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Sebelum diubah, Pasal 9 ayat (2a) UU PPN ini berbunyi demikian:

“Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.”

Sederhananya, jika dalam UU PPN sebelumnya itu PKP yang belum berproduksi dikecualikan dari PKP yang bisa mengkreditkan PPN, kini PKP yang belum berproduksi dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Baca juga: Faktur Pajak Tidak Dapat Dikreditkan??

Ilustrasi mengkreditkan Pajak Masukan sesuai UU Cipta Kerja

2. Mengkreditkan Pajak Masukan Setelah Faktur Pajak Dibuat

Dalam UU Cipta Kerja klaster Perpajakan ini juga memberikan keringanan kepada PKP, berupa:

Dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat.

Ini mengubah Pasal 9 ayat (9) UU PPN sehingga berbunyi:

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini.”

Sebelum diubah, Pasal 9 ayat (9) UU PPN ini tertulis:

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.”

Baca juga: Simak Dokumen yang Harus Disiapkan Sebelum Lapor SPT Badan

3. Dapat Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli

Dalam UU Cipta Kerja ini juga menambahkan ketentuan berupa relaksasi yakni bagi PKP Pedagang Eceran yang dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli.

Relaksasi ini merupakan penambahan pada Pasal 13 ayat (5a) UU PPN dalam UU Cipta Kerja yang berbunyi:

“Pengusaha PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsuen akhir yang diatur lebih lanjut dengan PMK.”

Ilustrasi membuat Faktur Pajak sesuai UU Cipta Kerja

4. Dapat Pengkreditan Pajak Masukan 80% dari Pajak Keluaran

Dari perolehan BKP/JKP ataupun pemanfaatan BKP tidak berwujud maupun JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Jumlah persentase Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran ini terdapat pada penambahan ayat pada Pasal 9 ayat (9a) UU PPN dalam Cipta Kerja, berikut bunyi aturannya:

“Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP, impor BKP/JKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Baca juga: Perbedaan Faktur Pajak Pengganti Vs Faktur Pajak Batal

5. Dapat Mengkreditkan BKP/JKP Belum Dilaporkan dalam SPT Masa PPN

PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan/ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan dalam UU Cipta Kerja.

Ketentuan merupakan tambahan pada Pasal 9 ayat (9b) UU PPN dalam Cipta Kerja.

6. Mengkreditkan Pajak Masukan yang Ditagih dengan Penerbitan Ketetapan Pajak

PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan dari BKP/JKP, impor BKP/JKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak yang dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini.

Ketentuan ini juga merupakan penambahan pada Pasal 9 ayat (9c) UU PPN dalam UU Cipta Kerja.

Ilustrasi membuat e-Faktur dan mengkreditkan Pajak Masukan

Pengetatan Aturan e-Faktur dan Pajak Masukan dalam UU Cipta Kerja

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa selain memberikan relaksasi terkait pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP yang belum berproduksi, dalam UU Cipta Kerja klaster Perpajakan ini juga diatur yang bisa dibilang sebagai pengetatan.

Apa saja ketentuan baru dalam pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan yang diperketat melalui UU Cipta Kerja ini?

1. Ketentuan Pencantuman Identitas Selain PKP Pedagang Eceran

Jika PKP Pedagang Eceran mendapatkan relaksasi berupa boleh membuat Faktur Pajak tanpa identitas pembeli, berbeda dengan PKP selain pedagang eceran.

Ada perubahan terkait pencantuman identitas pembeli BKP/JKP pada saat pembuatan Faktur Pajak.

Dimana UU Cipta Kerja Pasal 112 mengubah Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN bahwa pembuatan Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat:

Identitas pembeli BKP/JKP yang meliputi:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagu subjek pajak luar negeri orang pribadi;
2. Nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU mengenai Pajak Penghasilan (PPh).

Sebelum diubah, Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN ini menyebutkan pencantuman keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP paling sedikit:

“Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.”

Ilustrasi transaksi yang dikenakan PPN yang dibuatkan Faktur Pajaknya sesuai UU Cipta Kerja

2. Pengajuan Pengkreditan Pajak Masukan akan Dibatalkan DJP

Meski dalam UU Cipta Kerja ini PKP yang belum berproduksi dapat mengkreditkan Pajak Masukan, tapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membatalkan pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembatalan terjadi jika dalam jangka waktu 3 tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali bagi PKP yang belum berproduksi ini belum ada penyerahan BKP/JKP.

Berikut bunyi perubahan Pasal 9 ayat (6a) dalam UU Cipta Kerja:

“Apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) PKP belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.”

Baca juga: Pemerintah Atur Kembali Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP

2. Pembatalan Pengkreditan Juga Berlaku pada PKP ini

Pada Pasal 9 UU PPN dalam UU Cipta ini ada penambahan ayat (6d) tentang pembatalan pengkreditan Pajak Masukan ini juga berlaku pada PKP dengan kriteria berikut:

• PKP yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha
• Melakukan pencabutan PKP
• Telah dilakukan pencabutan PKP secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan

Sektor Usaha yang Pembatalan Pengkreditan Pajak Masukan Berlaku Lebih dari 3 Tahun:

Namun, sesuai penambahan pada Pasal 9 ayat (6c) UU PPN dalam Cipta Kerja ini, untuk sektor usaha tertentu pembatalan pengkreditan Pajak Masukan oleh DJP bisa lebih lama lagi baru akan dilakukan pembatalan.

Berikut bunyi pasalnya:

“Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun.”

Untuk sektor usaha apa saja yang mendapatkan jangka waktu lebih dari 3 tahun baru akan dilakukan pembatalan pengkreditan Pajak Masukan, akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Wajib Mengembalikan Pajak Masukan yang Dikreditkan

Ketika DJP membatalkan pengkreditan Pajak Masukan yang telah dikreditkan tapi selama 3 tahun PKP belum juga belum melakukan penyerahan BKP/JKP atau ekspor BKP/JKP dengan Pajak Masukan tersebut, sesuai penambahan dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN pada UU Cipta Kerja ini maka:

1. PKP wajib membayar kembali ke kas negara

Pengusaha kena pajak harus mengembalikan pengkreditan Pajak Masukan tersebut jika:

• Telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan, dan/atau;
• Telah mengkreditkan Pajak Masukan yang dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak

2. PKP tidak bisa mengkompensasikan PPN

Ketika DJP telah memutuskan membatalkan pengkreditan Pajak Masukan tersebut, maka:

• Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
• Pajak Masukan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi)

Keduanya ini berlaku setelah jangka waktu 3 tahun berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan PKP oleh PKP, dalam hal PKP melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

Ilustrasi pengembalian pajak sesuai UU Cipta Kerja

a. Batas Waktu Pembayaran Kembali Pengkreditan Pajak Masukan

Pembayaran mengembalikan pengkreditan Pajak Masukan yang tidak bisa lagi dikreditkan itu sesuai penambahan pada Pasal 9 ayat (f) UU PPN dalam UU Cipta Kerja ini adalah:

• Akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun
• Akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu
• Akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP

b. Sanksi Tidak Membayar Kembali Pajak Masukan yang Sudah Dikreditkan

Jika PKP tidak melakukan kewajiban pembayaran kembali sesuai jangka waktu yang telah ditentukan itu, maka DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali oleh PKP, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 13 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 yang sebesar 2% untuk paling lama 24 bulan.

Setelah memahami ketentuan terbaru terkait pembuatan Faktur Pajak dan tentang pengkreditan Pajak Masukan dalam UU Cipta Kerja klaster Perpajakan yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal dalam UU PPN, sekarang waktunya melakukan administrasi perpajakan dengan benar dan memanfaatkan relaksasi PPN dalam beleid terbaru ini.

Ilustrasi setor Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan

Cara Mudah Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN

Seperti diketahui, sejak berlakunya e-Faktur 3.0 1 Oktober 2020, cara membuat Faktur Pajak elektronik harus melalui sistem terbaru dan pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui web eFaktur.

Seiring pembaruan sistem ini, Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi ini.

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, perubahan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja khususnya terkait e-Faktur dan Pajak Masukan, menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan bisnis. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tersebut, platform seperti Klikpajak hadir untuk menyediakan dukungan sistem perpajakan online yang terintegrasi dan praktis bagi pelaku bisnis.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bisnis owner dapat melakukan manajemen perpajakan yang baik. Jika bisnis owner masih bingung dan masih gagal paham. Langsung saja konsultasikan ke kami sekarang!! Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

Syarat Menyampaikan Formulir SPT Tahunan 1770

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Formulir 1770 adalah formulir yang diperuntukkan bagi WP Pribadi yang memiliki penghasilan dari:

• Usaha atau pekerjaan bebas
• Beberapa sumber pekerjaan (bukan satu pemberi kerja)
• Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final
• Penghasilan dalam negeri lain  seperti bunga, royalti, dan lainnya
• Penghasilan luar negeri

Cara Mendapatkan Formulir 1770

Formulir SPT Tahunan bisa didapatkan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Mengunduh formulir melalui di DJP Online
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP/ KP2KP) terdekat
3. Mobil Pajak Keliling/Pojok Pajak

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui:

1. Datang langsung ke KPP/KP2KP
2. e-Filing / e-Form
3. Pengiriman pos tercatat di Kantor Pos
4. Melalui jasa ekspedisi (tercatat)
5. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)

Baca Juga: Sanksi Telat Lapor dan Bayar Denda SPT Tahunan

Persiapan Mengisi SPT Tahunan 1770

Dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT Tahunan 1770 di antaranya:

1. Bukti Potong PPh (jika ada)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Daftar Harta
4. Daftar Utang
5. Catatan omzet per bulan
6. Bukti penyetoran PPh Final

Contoh Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi 1770

Berikut contoh tahapan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribad atau orang pribadi pengusaha/pekerja bebas dari dokumen panduan DJP:

1. Mengisi Lampiran IV

Tahapan pertama dengan mengisi pada lampiran IV Anda harus mengisi keterangan umum seperti:

• Tahun Pajak
• Periode Pajak
• Metode Penghitungan Pajak.
• NPWP
• Nama Wajib Pajak

via Ditjen Pajak

Kemudian mengisi Bagian A s.d. C sebagai berikut:

• Informasi Harta pada Akhir Tahun
• Kewajiban / Utang pada Akhir Tahun
• Daftar Susunan Anggota Keluarga

Bagian A: Harta pada Akhir Tahun

Anda harus mengisi harta yang dimiliki pada akhir tahun di Bagian B Lampiran 1770-IV.

Jangan lupa untuk mengisi bagian Kode Harta sesuai dengan daftar Kode Harta.

Kode Harta terdiri dari 3 digit angka dengan fungsi sebagai berikut:

• Digit pertama dimulai dengan angka 0 menggambarkan klasifikasi Harta. 
• Digit berikutnya menggambarkan kategori harta. 1 untuk Kas dan Setara Kas, 2 untuk Piutang, 3 untuk Investasi, 4 untuk Alat Transportasi, 5 untuk Harta Bergerak Lainnya, 6 untuk Harta Tidak Bergerak.
• Digit ketiga menerangkan tentang detail hartanya.

Misalkan Kode 011, digit pertama 0 berarti Harta, digit kedua 1 berarti Kas dan Setara Kas, digit ketiga 1 berarti Uang Kas.

Sementara Kode 014, berarti Harta – Kas dan Setara Kas, lalu digit ketiga 4 berarti Deposito.

via Ditjen Pajak

Bagian B: Kewajiban/ Utang pada Akhir Tahun

Anda harus mengisi Kewajiban/ Utang pada Akhir Tahun yang dimiliki pada akhir tahun di Bagian B Lampiran 1770-IV.

Kodefikasi Kewajiban/ Utang mirip dengan Harta yang menggunakan 3 digit. Hanya digit pertama menggunakan kode angka 1.

Anda harus melihat pada Daftar Kode Kewajiban/ Utang untuk menentukan kode ini dengan tepat.

via Ditjen Pajak

Bagian C: Daftar Susunan Anggota Keluarga

Anda harus mengisi Daftar Susunan Anggota Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga.

via Ditjen Pajak

2. Mengisi Lampiran III

Isi kolom pada tahap pengisian lampiran berikutnya:

Bagian A: Penghasilan yang dikenakan Pajak Final dan/ atau bersifat final.

via Ditjen Pajak

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Diisi jika pada Tahun  Menerima Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

via Ditjen Pajak

Bagian C: Penghasilan Istri yang dikenakan pajak secara terpisah.

via Ditjen Pajak

Baca Juga: Simak Dokumen yang Harus Disiapkan Sebelum Lapor SPT Badan

3. Mengisi Lampiran II

Bagian A: Daftar Pemotongan/ Pemungutan PPh oleh Pihak Lain, PPh yang dibayar/ dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah.

via Ditjen Pajak

4. Mengisi Lampiran I

Bagian A: Penghasilan Neto dalam negeri dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas (bagi WP yang menggunakan pembukuan)

via Ditjen Pajak

Bagian B: Penghasilan Neto dalam negeri negeri dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas (bagi WP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pencatatan)

img class="aligncenter wp-image-21062 size-full perfmatters-lazy entered exited" src="data:;base64," alt="" width="762" height="436" data-src="https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-10.png" data-srcset="https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-10.png 762w, https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-10-300x172.png 300w, https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-10-262x150.png 262w" data-sizes="(max-width: 762px) 100vw, 762px" />via Ditjen Pajak

Bagian C: Penghasilan Neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan.

img class="aligncenter wp-image-21063 size-full perfmatters-lazy entered exited" src="data:;base64," alt="" width="765" height="439" data-src="https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-11.png" data-srcset="https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-11.png 765w, https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-11-300x172.png 300w, https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-11-261x150.png 261w" data-sizes="(max-width: 765px) 100vw, 765px" />via Ditjen Pajak

Bagian D: Penghasilan Neto dalam negeri lainnya (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat netral).

img class="aligncenter wp-image-21064 size-full perfmatters-lazy entered exited" src="data:;base64," alt="" width="764" height="435" data-src="https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-12.png" data-srcset="https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-12.png 764w, https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-12-300x171.png 300w, https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2020/08/SPT-PPh-OP-12-263x150.png 263w" data-sizes="(max-width: 764px) 100vw, 764px" />via Ditjen Pajak

Baca Juga: Simak Dokumen yang Harus Disiapkan Sebelum Lapor SPT Badan

5. Mengisi Formulir Induk (Perhitungan Pajak)

Anda harus mengisi informasi data diri dan juga informasi tentang usaha dan status perpajakan Anda.

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri adalah sebagai berikut:

• KK: Normal / Penghasilan digabung 
• HB: Hidup Berpisah berdasar putusan hakim 
• PH: Perjanjian Pemisahan Harta & Penghasilan
• MT: Memilih utk menjalankan hak & kewajiban pajak sendiri (NPWP tersendiri)

via Ditjen Pajak

Setelah itu Anda merekapitulasi informasi dari lampiran I s.d IV dengan rincian sebagai berikut:

• Penghasilan Neto dalam negeri dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas (Lampiran I Bagian A dan B)
• Penghasilan Neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (Lampiran I Bagian C)
• Penghasilan Neto dalam negeri lainnya (Lampiran I Bagian D)
• Penghasilan Neto Luar Negeri (Apabila Ada)
• Jumlah Penghasilan Neto (1 + 2 + 3 + 4)
• Zakat/ Sumbangan Keagamaan yang bersifat wajib
• Jumlah Penghasilan Neto setelah pengurangan zakat/ sumbangan keagamaan (5- 6)
• Kompensasi Kerugian
• Jumlah Penghasilan Neto setelah pengurangan Kompensasi Kerugian (7-8)
• Penghasilan Tidak Kena Pajak
• Penghasilan Kena Pajak (9-10)

via Ditjen Pajak

• PPh Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh X Angka 11) 
• Pengembalian/ Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan
• Jumlah PPh Terutang (12 + 13)
• PPh yang dipotong / dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar / dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah (Lampiran II Bagian A)
• Rincian PPh yang harus dibayar sendiri dan PPh yang lebih dipotong/ dipotong
• Rincian PPh yang harus dibayar sendiri
• Jumlah Kredit Pajak

via Ditjen Pajak

• Rincian PPh Lebih/ Kurang Bayar
• Keterangan Permohonan Restitusi
•  Angsuran PPh
• Lampiran-lampiran

via Ditjen Pajak

KESIMPULAN

Secara keseluruhan dari penjelasan diatas adalah panduan yang sangat berguna bagi wajib pajak untuk memahami, mempersiapkan, dan melaporkan pajak mereka dengan benar. Dengan memberikan informasi yang lengkap dan contoh-contoh yang jelas, artikel ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan ketaatan perpajakan di masyarakat.

Bagi bisnis owner yang sedang mencari layanan konsultan pajak terbaik untuk mengurusi kesulitan Masalah Perpajakan lainnya, kwa-consulting.id merupakan pilihan yang tepat. Alasannya karena layanan konsultan pajak ini sudah berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, juga memiliki rekam jejak yang baik.Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

Tarif pajak adalah dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak berdasarkan pengelompokannya.

Apa saja jenis tarif pajak yang berlaku di Indonesia dan seperti apa pengelompokannya?

Tentang Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak atas objek pajak kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan UU PPN No. 42 Tahun 2009, beserta peraturan turunannya, termasuk regulasi pemerintah daerah untuk jenis pajak tertentu yang menjadi kewenangan pemda.

Besar tarif pajak yang dikenakan atau menjadi tanggung jawab wajib pajak berbeda-beda tergantung objek, subjek, hingga pengelompokannya.

Berikut pengelompokan pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak dan besar tarif yang dikenakannya:

Pengelompokan Pajak

Satu jenis pajak sebenarnya bisa dikelompokan dalam lebih dari satu kelompok pajak tertentu.

Pengelompokan pajak ini tergantung pada dasar pengelompokannya, yaitu:

1) Pajak berdasarkan Golongannya

• Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
• Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dibebankan pada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Pajak berdasarkan Sifatnya

• Pajak subjektif adalah pajak yang pengenannya berdasarkan kondisi wajib pajak. Contoh: PPh.
• Pajak objektif adalah yang pengenaannya berdasarkan keadaan objek pajak tanpa memerhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutnya

• Pajak pusat adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat dan uang pajaknya dipakai untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara. Contoh: PPN, PPnBM, PPh dan Bea Meterai.

• Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai anggaran pengeluaran rumah tangga daerah.

Pajak daerah ini biasa disebut PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah).

Contoh: pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan.

Pajak daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

• Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
• Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan.

Baca Juga: Tarif PPN Atas Jasa Pengiriman Barang

Jenis Tarif Pajak di Indonesia

Berdasarkan komponen pajak yang ada di Indonesia, maka tarif pajak secara struktural terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

1. Tarif Pajak Proporsional 

Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak.

Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

Contoh:

• PPN tarifnya 11% dari berapapun jumlah objek pajaknya (UU HPP No. 7 Tahun 2021).
• PBB dengan tarif 0,5% dari berapapun jumlah objek pajaknya (UU HKPD No. 1 Tahun 2022).

2. Tarif Pajak Tetap atau Regresif

Tarif pajak tetap atau regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya (tidak berubah-ubah).

Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Contoh:

• Bea Meterai dengan nilai Rp10000.

3. Tarif Pajak Progresif 

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentase tarifnya berubah mengikuti kenaikan nilai objek yang dikenai pajak.

Tarif pajak progresif ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu:

• Tarif progresif-progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk wajib pajak pribadi, selengkapnya baca: Tarif Efektif PPh 21 TER.
• Tarif progresif-tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap.
• Tarif progresif-degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun (degresif).

4. Tarif Pajak Degresif 

Tarif pajak degresif adalah nilai persentasenya semakin rendah jika nilai objek yang dikenai pajak semakin meningkat.

Dengan begitu apabila persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil.

Akan tetapi, bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

Ada tiga jenis tarif pajak degresif, yaitu:

• Tarif Degresif-Degresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya semakin kecil.

• Tarif Degresif-Tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap.

• Tarif Degresif-Progresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya makin besar.

5. Tarif Pajak Ad Valorem

Tarif pajak ad valorem adalah tarif dengan persentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang.

Untuk memudahkan pemahaman tarif pajak ad valorem ini, simak contoh berikut:

Perusahaan AAA mengimpor barang sebanyak 100 unit komputer dengan harga per unit Rp10 juta. Jika tarif bea masuk impor barang tersebut 20%, maka nilai bea masuk yang harus dibayarkan adalah:

Untuk mengetahui contoh penghitungan PPN, Bea Masuk dan PDRI, selengkapnya baca artikel: Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk.

6. Tarif Pajak Spesifik

Tarif pajak spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu.

Contoh:

PT. AAA di Indonesia mengimpor mobil sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100 unit. Apabila harga satu mobil tersebut Rp100.000.000 dan tarif bea masuk atas impor barang Rp20.000.000 per unit, maka jumlah bea masuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut sebagai berikut:

Sanksi Denda hingga Pidana Soal Pajak

Pajak hukumnya wajib yang harus dibayarkan oleh WNI sebagai wajib pajak dan WNA yang tinggal serta mencari nafkah di Indonesia.

Pemerintah memberlakukan sanksi kepada para pengemplang pajak.

Sebab pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara dari dalam negeri yang dananya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan produktivitas, untuk menjalankan roda perekonomian, membayar gaji PNS, tentara dan membangun fasilitas umum.

Orang yang membayar pajak sama dengan berkontribusi pada pembangunan negaranya.

Maka disebutkan warga negara yang taat adalah mereka yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Setelah mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, sekarang waktunya memenuhi kewajiban perpajakan Anda dengan cara yang mudah dan cepat.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, memberikan pemahaman yang mendalam tentang tarif pajak di Indonesia dan pentingnya ketaatan perpajakan. Dengan penjelasan yang komprehensif, contoh-contoh yang jelas, dan rekomendasi praktis, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan dan cara memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat.

Bagi bisnis owner yang sedang mencari layanan konsultan pajak terbaik untuk mengurusi kesulitan Masalah Perpajakan lainnya, kwa-consulting.id merupakan pilihan yang tepat. Alasannya karena layanan konsultan pajak ini sudah berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, juga memiliki rekam jejak yang baik.Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

KESIMPULAN

Pemerintah menunda implementasi NPWP dengan format 16 digit (NIK) hingga 1 Juli 2024, dari tanggal sebelumnya 1 Januari 2024. NPWP format 15 digit masih berlaku hingga 30 Juni 2024. Sampai 7 Desember 2023, 82,52% Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri telah dipadankan. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan Virtual Help Desk untuk bantuan implementasi NPWP 16 digit. Kesempatan diberikan untuk persiapan sistem aplikasi dan pemadanan database. Harapannya adalah kesiapan yang baik dari semua pihak untuk memastikan kelancaran implementasi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan bisnis owner dapat melakukan manajemen perpajakan yang baik. Jika bisnis owner masih bingung dan masih gagal paham. Langsung saja konsultasikan ke kami sekarang!! Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

NPWP NE adalah nomor pokok wajib pajak yang statusnya sudah tidak aktif.

Apa itu NPWP NE atau NPWP Non Efektif?

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebenarnya berlaku seumur hidup, dalam beberapa kondisi bisa menjadi nonaktif dan tidak bisa digunakan lagi.

Pada umumnya, NPWP bakal non aktif terjadi karena dua hal:

• Pertama, NPWP dinyatakan non efektif (NE) atau NPWP NE
• Kedua, NPWP dihapuskan (DE)

NPWP bisa menjadi nonaktif jika WP mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menonaktifkan NPWP-nya dan DJP mengabulkan permintaan tersebut.

NPWP juga bisa dinonaktifkan oleh DJP ketika suatu NPWP dinilai memenuhi syarat untuk dinonaktifkan.

Maka penting bagi WP memastikan NPWP-nya tetap aktif dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang dikenakan padanya.

Sebab jika tidak, DJP bisa saja membekukan atau menonaktifkan NPWP tersebut dengan atau tanpa pemberitahuan kepada WP.

Jika Anda merasa tidak pernah mengajukan penonaktifan NPWP dan sudah lama tidak melakukan aktivitas pajak, Anda dapat mengecek status NPWP melalui fitur “Cek NPWP Online”.

Baca Juga: NPWP Badan Baru Terdaftar Akhir Tahun, SPT Tahunan Tetap Dilaporkan?

Ketentuan dan Syarat NPWP Non Efektif Sementara

Sebuah nomor NPWP bisa dinonaktifkan sementara jika dalam kondisi berikut:

1. Anda Pindah ke Luar Negeri

Kasus seperti ini terjadi ketika Anda tinggal di luar negeri sedikitnya 183 hari dalam satu tahun.

Setelah NPWP Non Efektif atau NPWP NE, Anda tidak perlu khawatir akan ditarik pajak seperti sebelumnya.

Status seperti ini dapat membantu DJP dalam menghemat sumber daya yang digunakan untuk melakukan pengawasan rutin.

Sebab NPWP yang resmi non-aktif tidak termasuk dalam daftar NPWP yang diawasi secara rutin oleh DJP.

2. Anda sudah tidak lagi menjalankan usaha atau pekerja bebas lainnya

Ketika Anda memutuskan pensiun atau berhenti dari kegiatan usaha, Anda bisa mengajukan permohonan agar NPWP-nya dinonaktifkan.

Anda diminta untuk mengajukan permohonan sendiri, tanpa perantara.

Jika NPWP Anda sudah non-aktif, maka tidak akan lagi dikenai kewajiban membayar pajak dan tidak perlu lagi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan seperti sebelumnya.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Jika sebelumnya Anda berpenghasilan diatas PTKP kemudian berhenti bekerja, maka kartu NPWP WP tersebut dapat dinonaktifkan.

Dengan begitu, DJP pun dapat mengetahui status WP yang berubah dari wajib pajak menjadi bukan wajib pajak.

Dengan perubahan status ini, maka jika Anda akan didenda jika tidak menyampaikan SPT, maka denda itu tidak ada lagi dan Anda tidak memiliki kewajiban membayar pajak.

4. Anda meminta NPWP dihapus, namun belum ada keputusan

Ketika Anda tidak memiliki rencana akan kembali bekerja dan merasa tidak membutuhkan lagi NPWP, Anda bisa saja membuat permohonan penghapusan NPWP.

Proses ini membutuhkan waktu, yang salah satunya karena DJP harus cek dan ricek apakah Anda benar-benar bukan lagi seorang wajib pajak.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kebenaran data atau informasi seperti berikut:

1. Wajib pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan
2. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak
3. Wajib pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
4. Wajib pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali
5. Wajib pajak diketahui/ditemukan alamatnya

Selama menunggu keputusan penghapusan, NPWP Anda tersebut akan berstatus non-aktif sementara.

Anda tidak dapat menggunakannya, sampai dihapus secara permanen segera setelah permohonan WP dikabulkan.

Baca juga: Ini dia Cara Mengatasi Lupa Kode Efin

Cara Cek NPWP Aktif atau Nonaktif dan jika Lupa

Untuk mengetahui apakah NPWP non-aktif atau tidak, Wajib Pajak (WP) bisa melakukan pengecekan. Ada beberapa cara cek NPWP aktif atau nonaktif, yakni:

1. Cek NPWP ke KPP

Bagi Anda yang lebih suka tatap muka, bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengetahui apakah NPWP-nya masih aktif atau tidak.

Caranya, dapat langsung menanyakan kepada petugas pajak di sana.

Keunggulan dari cara ini Anda bisa mendapat penjelasan langsung petugas yang berkompeten, yang benar-benar memahami soal pajak.

Anda juga bisa menanyakan hal lain secara detail terkait perpajakan.

2. Cek NPWP melalui telepon Kring Pajak

Anda yang juga ingin mendapatkan jawaban langsung, tanpa menunggu lama untuk mengetahui NPWP aktif atau tidak adalah dengan menelepon Kring Pajak ke nomor telepon 1500200.

3. Cek NPWP online

Cara cek NPWP online ini terdapat 3 cara yang bisa dipilih wajib pajak, di antaranya:

1) Cek NPWP online di website DJP

Berikut cara cek NPWP aktif atau nonaktif secara online melalui situs resmi DJP:

• Buka situs DJP di https://ssereg.pajak.go.id/
• Login dengan memasukkan nomor NPWP dan nama Anda
• Jika nama Anda muncul setelah nomor NPWP dimasukkan, artinya NPWP tersebut masih aktif terdaftar dalam sistem DJP.

2) Cek NPWP online dengan KTP dan KK

Berikut cara cek NPWP online apakah masih aktif atau nonaktif menggunakan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK):

• Buka website https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp
• Ketikkan nomor KTP atau KK Anda
• Maka akan muncul keterangan berisi nomor dan identitas lainnya maupun informasi yang menyebutkan status NPWP Anda aktif atau nonaktif

Pada halaman tersebut, WP nanti akan menerima peringatan seperti berikut:

Catatan: Data NIK dan KK harus sesuai untuk melakukan validasi NPWP. Untuk keamanan, informasi Nama Wajib Pajak disamarkan.

Hal tersebut karena DJP menjaga kerahasiaan atas segala informasi WP. Walaupun nomor NPWP dan NIK KTP terhubung dan WP tidak memiliki akses seluruh data secara online untuk melihat data tersebut.

Namun dari keterangan tersebut, WP setidaknya tahu bahwa NPWP-nya masih aktif atau tidak.

Untuk WP yang juga kehilangan KTP, maka harus terlebih dahulu mengurus KTP sementara ke DISPENDUK. Selanjutnya, WP baru bisa meminta petugas pajak melihat nomor NPWP Anda.

Baca juga:  Istri Ingin Membuat NPWP, Bagaimana Caranya?

Mengecek aktif atau tidaknya NPWP lewat online sangat mudah dan praktis.

Cukup dengan koneksi internet yang bagus dan tanpa menunggu lama, Anda bisa mengetahui jawaban.

Cara alternatif lainnya lewat jalur online adalah Anda bisa mengirimkan e-mail ke kantor pajak dengan alamat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kekurangan dengan cara berkirim email adalah Anda tidak langsung mendapat jawaban.

Apalagi jika sedang banyak pengaduan yang masuk ke alamat email tersebut.

Anda pun tak punya pilihan lain selain bersabar.

Baca Juga: NIK Vs NITKU Apa Bedanya??

Cara Mengaktifkan NPWP Non Efektif atau NPWP NE

NPWP yang non efektif masih bisa diaktifkan kembali dengan dua cara, yakni secara daring dan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

A. Cara mengaktifkan NPWP NE online:

1. Buka halaman DJP di https://pajak.go.id/
2. Setelah masuk ke halaman utama Ditjen Pajak online, klk “Chat Pajak”.
3. Isikan data sesuai keterangan yang tertera, seperti NPWP, nama, alamat email, dan nomor ponsel.
4. Kemudian pilih opsi pertanyaan yang sesuai, yakni permohonan pengaktifan kembali WP Non Efektif, klik “Connect”.
5. Berikutnya tunggu balasan chat dari petugas pajak. Apabila sudah ada balasan, ajukan permohonan pengaktifan kepada petugas tersebut.
6. Isikan sejumlah data sesuai dengan arahan dari petugas pajak, kemudian petugas akan mengecek dan melakukan verifikasi data.
7. Petugas akan meminta Anda membuat pernyataan terkait permohonan pengaktifan kembali NPWP beserta alasannya.
8. Selanjutnya permohonan pengaktifan NPWP NE akan diproses oleh petugas pajak.
9. Anda akanmendapatkan pemberitahuan melalui email resmi dari Ditjen Pajak apabila permohonan disetujui.

B. Cara mengaktifkan NPWP NE offline:

1. Unduh formulir permohonan aktivasi NPWP
2. Setelah permohonan aktivasi NPWP diisi dan ditandatangani, serahkan ke KPP terdekat
3. Lampirkan fotokopi KTP dan NPWP lama
4. Selanjutnya, petugas berwenang akan melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka pengaktifan kembali wajib pajak NE.

Sayangnya mengaktifkan kembali NPWP ini hanya berlaku untuk NPWP yang berstatus non efektif (NPWP NE).

Sedangkan NPWP yang non aktif karena telah dihapuskan (NPWP DE) dari sistem pajak, tidak bisa diaktifkan kembali.

Untuk kasus WP yang pernah mengajukan penghapusan NPWP dan dikemudian hari tanpa diduga membutuhkan NPWP lagi, maka dia harus membuat NPWP baru.

Oleh karena itu, jika Anda tidak sedang membutuhkan NPWP, sebaiknya jangan langsung dihapus, apalagi NPWP berlaku seumur hidup.

Cara yang paling aman, bisa mengajukan permohonan NPWP Non Efektif.

Dengan begitu, nomor NPWP tersebut cuma nonaktif sementara dan WP bisa mengajukan permohonan aktivasi kembali NPWP tersebut kapan saja.

Itulah tadi cara mengecek NPWP aktif atau tidak dan cara mengaktifkan kembali NPWP Non Efektif atau NPWP NE.

KESIMPULAN

NPWP, seumur hidup, bisa nonaktif karena NE atau DE. Nonaktif disebabkan karena pindah ke luar negeri, berhenti usaha, pendapatan di bawah PTKP, atau permintaan penghapusan. Cara Cek NPWP nonaktif bisa online atau di datang ke KPP. Aktifkan NPWP NE online atau offline dengan formulir dari KPP. NPWP DE tidak bisa diaktifkan. Penting untuk WP memahami kondisi nonaktif NPWP dan langkah-langkahnya.