Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Artinya, jika penghasilan seseorang tidak melebihi batas PTKP yang ditetapkan, maka ia tidak wajib membayar PPh. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

Besaran PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak

Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, besaran PTKP adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Tidak Kawin (TK):

• TK/0: Rp54.000.000 per tahun
• TK/1: Rp58.500.000 per tahun
• TK/2: Rp63.000.000 per tahun
• TK/3: Rp67.500.000 per tahun

Baca Juga:  SPT Tahunan 2025 Hampir Tiba, Aktivasi Coretax Masih Rendah

Wajib Pajak Kawin (K):

• K/0: Rp58.500.000 per tahun
• K/1: Rp63.000.000 per tahun
• K/2: Rp67.500.000 per tahun
• K/3: Rp72.000.000 per tahun

Wajib Pajak Kawin dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I):

• K/I/0: Rp112.500.000 per tahun
• K/I/1: Rp117.000.000 per tahun
• K/I/2: Rp121.500.000 per tahun
• K/I/3: Rp126.000.000 per tahun

Tambahan PTKP diberikan sebesar Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan maksimal tiga orang tanggungan.

Contoh Penerapan PTKP 

Untuk memahami penerapan PTKP, berikut ada beberapa contoh informasi status wajib pajak:

• Seorang karyawan belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka status PTKP-nya adalah TK/0.
• Seorang wajib pajak belum menikah namun menanggung 1 anggota keluarga sedarah, status PTKP-nya adalah TK/1
• Seorang wajib pajak sudah menikah namun belum memiliki tanggungan. Wajib pajak ini memiliki NPWP terpisah dengan pasangannya. Maka, status PTKP adalah K/0.
• Seorang karyawan sudah menikah dan memiliki 1 orang anak, dengan NPWP digabung dengan istrinya. Maka, status PTKP adalah K/I/1.

Setelah mengetahui status pernikahan dan banyaknya tanggungan seorang wajib pajak, baru dapat menghitung besaran pajak terutang atas penghasilannya.

Kesimpulan

Dengan memahami besaran PTKP berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan, Wajib Pajak dapat menghitung kewajiban perpajakannya dengan lebih tepat. Ketentuan PTKP ini bertujuan meringankan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memastikan keadilan dalam sistem perpajakan. Setelah status PTKP ditentukan, barulah penghasilan kena pajak dapat dihitung untuk mengetahui berapa besar pajak terutang yang harus dibayarkan. Apabila masih bingung dalam menentukan status PTKP atau menghitung pajak, segera konsultasikan dengan KWA Consulting agar perhitungan pajak lebih akurat dan sesuai aturan yang berlaku.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat baru 3,32 juta wajib pajak yang sudah melakukan aktivasi akun coretax administration system. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/11/2025).

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut jumlah tersebut setara dengan 22,53% dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan 2024 sebanyak 14,78 juta wajib pajak, Adapun 14,78 juta wajib pajak itu terdiri atas 13,65 juta orang pribadi dan 1,12 juta badan.

Secara terperinci, baru 572.012 wajib pajak badan yang sudah melakukan aktivasi akun coretax. Jumlah tersebut setara dengan 50,84% dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan 2024.

Baca Juga :

Lalu, terdapat 2,75 juta wajib pajak orang pribadi yang sudah mengaktifkan akun coretax-nya. Jumlah tersebut setara dengan 20,19% dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang sudah menyampaikan SPT Tahunan 2024.

Dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang sudah mengaktifkan akun coretax tersebut, DJP mencatat baru 1,7 juta wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik (sertel).

"Yang sudah registrasi kode otorisasi atau sertel ini sekitar 12,45%. Ini memang cukup menjadi PR besar. Tentu kami akan menjemput bola terus memberikan pelayanan yang terbaik," ujar Bimo.

Oleh karena itu, lanjut Bimo, DJP akan terus membuka segala saluran guna mendorong wajib pajak untuk mengaktifkan akun coretax dan membuat kode otorisasi ataupun sertel.

"Kami memberikan banyak channel pendaftaran dari channel digital kemudian channel offline di masing-masing kantor pelayanan kami di seluruh Indonesia," tuturnya.

Perlu diketahui, wajib pajak perlu mengaktivasi akun coretax mengingat sistem baru ini digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan 2025. Adapun kode otorisasi diperlukan untuk membubuhkan tanda tangan elektronik pada SPT.

"Coretax ini adalah satu akun untuk semua layanan. Kalau tidak diaktivasi, tidak bisa menikmati layanan D.JP. Jadi, wajib diaktivasi kalau mau lapor SPT. Kalau tidak diaktivasi, tidak bisa lapor SPT," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli.

Selain topik di atas, ada pula ulasan mengenai ketentuan mengenai pegawai DJP untuk menjadi kuasa wajib pajak. Kemudian, ada juga bahasan perihal respons DJP soal fatwa perpajakan MUI, temuan praktik penghindaran pajak, dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pengenaan pajak memang akan mengurangi disposable income atau sisa penghasilan masyarakat yang telah dikurangi beban pajak.

Kendati demikian, dia berpandangan pajak semestinya tidak serta merta membuat pertumbuhan ekonomi lesu. Ada faktor lain, misalnya inefisiensi belanja karena uang pajak yang seharusnya dikucurkan untuk kegiatan produktif malah tidak langsung dibelanjakan.

"Pajak mengurangi disposable income, iya. kalau lihat persamaan Y =C+I+G + (X-M), gak berdampak kan seharusnya. Tapi kenapa selama ini mengganggu? Karena uangnya nongkrong di sana" ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, Selasa (28/10/2025).

Baca Juga : Pemerintah Perketat Akses Tarif PPh Final 0,5%

Sebagai informasi, Y=C+I+G+(X-M) adalah formulasi penghitungan produk domestik bruto (PDB). Y artinya pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga (consumption), I adalah investasi (investment), G adalah pengeluaran pemerintah (government spending), serta X dan M adalah ekspor dan impor.

Purbaya meyakini kelesuan ekonomi semestinya tidak terjadi jika uang pajak yang dikumpulkan langsung dibelanjakan lagi untuk kepentingan rakyat. Itu sebabnya, belanja tidak boleh mandek sehingga dana tersalurkan ke sektor riil.

"Gimana kalau sekarang saya ambil uang pajak, saya enggak taruh di sistem lama-lama, langsung saya belanjakan dalam bentuk program-program ekonomi. Harusnya dampaknya akan lebih bagus," tuturnya.

Purbaya menyampaikan sedikitnya ada 2 dampak positif apabila uang pajak cepat berputar lewat pemerintah untuk belanja produktif. Pertama, bakal ada ruang untuk memberikan stimulus fiskal demi pembangunan.

Kedua, para pelaku ekonomi termasuk sektor swasta mulai bergerak apabila melihat permintaan, likuiditas dan kepercayaan konsumen kompak naik. Sejalan dengan itu, dia akan memantau berbagai aspek, termasuk kebijakan dan penyerapan pagu sebelum tutup tahun.

"Jadi, saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi, Anda enggak usah takut, mikir kalau saya naikin pajak Anda akan susah. Saya akan naikkan pajak pada waktu [ekonomi] tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya," ujar Purbaya

Kesimpulan

Dengan adanya pemaparan Menkeu Purbaya mengenai pentingnya perputaran dana pajak untuk menjaga ekonomi tetap bergerak, diharapkan para pelaku usaha semakin memahami peran strategis kepatuhan pajak. Jika masih ragu, bingung, atau khawatir salah langkah dalam pengelolaan perpajakan, segera konsultasikan kebutuhan di KWA Consulting. Yuk, konsultasikan sekarang sebelum kebijakan baru mulai diterapkan!

Revisi atas PP 55/2022 akan mengubah tata cara penghitungan omzet guna menentukan wajib pajak boleh atau tidak memanfaatkan PPh final UMKM. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (19/11/2025).

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan ke depan seluruh peredaran bruto wajib pajak bakal turut diperhitungkan untuk menentukan apakah wajib pajak dimaksud boleh memanfaatkan PPh final UMKM atau tidak.

Baca Juga: Menjelang Akhir Tahun, Purbaya Akan Kirimkan Surat Cinta ke WP

"Kami mengusulkan perubahan pasal 58 mengenai penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPh final ataupun PPh nonfinal, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri," katanya.

Dalam Pasal 58 PP 55/2022 yang saat ini masih berlaku dan belum direvisi, wajib pajak berhak memanfaatkan skema PPh final UMKM bila peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya tidak melebihi Rp4,8 miliar. Peredaran bruto tersebut ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk dari cabang.

Menurut Bimo, pasal dimaksud perlu direvisi mengingat kini banyak wajib pajak yang memanfaatkan PPh final UMKM meski omzetnya secara agregat sudah melebihi threshold.

Kami menemukan indikasi wajib pajak masih bisa memanfaatkan PPh final 0,5%, sedangkan secara ekonomi agregasi total dari peredaran bruto konsolidasinya sudah melewati batasan threshold yang ditetapkan," ujarnya.

Baca Juga: PP 55/2022 Direvisi, Formula Omzet PPh Final UMKM Bakal Ikut Diubah

Bimo menambahkan draf revisi PP 55/2022 sudah diharmonisasi oleh Kementerian Hukum pada 24 Oktober 2025. Saat ini, draf revisi PP 55/2022 tersebut telah diserahkan kepada Setjen Kementerian Keuangan untuk diajukan permohonan penetapan PP kepada presiden.

Kesimpulan

Dengan adanya rencana revisi PP 55/2022 ini, pemerintah ingin memastikan skema PPh Final UMKM benar-benar digunakan oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria omzet sebenarnya. Seluruh peredaran bruto baik dari usaha, pekerjaan bebas, penghasilan luar negeri, hingga yang terkena PPh final maupun nonfinal akan diperhitungkan untuk menentukan kelayakan penggunaan tarif 0,5%.Perubahan ini tentu membuat bisnis owner perlu lebih teliti dalam menghitung omzet agar tidak salah menerapkan skema pajak. Jika kamu masih bingung, ragu menghitung peredaran bruto, atau takut salah memanfaatkan PPh Final 0,5%, tenang saja! KWA Consulting siap membantu kamu memahami perubahan aturan dan memastikan kewajiban pajakmu tetap aman dan tepat sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengirim banyak surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak pada akhir tahun ini. Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan utama media nasional pada hari ini, Senin (17/11/2025).

Pengiriman 'surat cinta' ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan para wajib pajak menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya pada tahun ini. Sebab, masih ada beberapa wajib pajak pelaku usaha yang belum membayar pajak sesuai dengan besaran yang seharusnya.

"Ada beberapa yang belum bayar secara penuh, akan kita approach. Akan kita datangi supaya mereka bayar pajak tepat waktu. Kita akan kirimkan surat cinta ke mereka supaya bayar tepat waktu. Segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak, bayar pajak sesuai aturan," ujar Purbaya.

Baca Juga :Serapan Anggaran MBG Sentuh Rp43 Triliun dari Dana Pajak

Tak hanya itu, Purbaya mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan penagihan pajak atas 200 wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak inkracht senilai Rp60 triliun.

Dari total tunggakan tersebut, Purbaya mengatakan tunggakan pajak senilai Rp20 triliun akan cair pada tahun ini.

Hingga saat ini, total tunggakan pajak yang sudah berhasil dicairkan oleh DJP adalah senilai Rp8 triliun. "Kemungkinan besar tertagih [Rp20 triliun]. Mereka jangan main-main sama kita," ujar Purbaya.

Dengan langkah-langkah di atas, pendapatan negara akan terjaga sehingga defisit anggaran pada akhir tahun tidak akan melebihi threshold yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni sebesar 3% dari PDB.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2025 tercatat baru senilai Rp1.295,3 triliun. Adapun outlook penerimaan pajak pada tahun ini adalah senilai Rp2.076,9 triliun.

Selain topik tersebut, terdapat ulasan tentang peluang memperpanjang periode penerapan skema PPh final dengan tarif 0,5% tanpa batas waktu khusus untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. Setelahnya, ada pembahasan soal usulan insentif pajak untuk perusahaan media massa.

Kesimpulan

Dengan adanya rencana penerbitan dan pengiriman SP2DK besar-besaran di akhir tahun ini, diharapkan para bisnis owner dapat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika masih bingung, ragu, atau khawatir terkena ‘surat cinta’ dari Purbaya, langsung saja konsultasikan ke kami sekarang! Yuk, buruan konsultasi—sebelum surat itu datang!

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) naik secara eksponensial menjelang akhir tahun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan realisasi anggaran MBG hingga 11 November 2025 mencapai Rp43,47 triliun, atau 61,23% dari pagu anggaran belanja MBG yang senilai Rp71 triliun.

"Minggu ini masih akan bertambah karena kita masih akan proses beberapa tagihan yang akan segera kita bayarkan di pekan ini, jadi akan melebihi Rp43 triliun," ujar Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (12/11/2025).

Sebagai gambaran, realisasi belanja MBG hingga akhir kuartal III/2025 tercatat Rp19,38 triliun atau 27,4% dari pagu. Pada Oktober 2025, realisasi belanja MBG tercatat mencapai Rp35,4 triliun atau 49,9% dari pagu.

Ke depan, realisasi anggaran MBG akan terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya dapur umum MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi dan menyalurkan MBG kepada penerima manfaat.

Saat ini, sudah ada 14.773 SPPG yang sudah beroperasi secara operasional dan 14.189 SPPG yang sedang dalam proses persiapan.

Bila 14.189 SPPG yang sedang dipersiapkan dimaksud resmi beroperasi, akan ada 28.962 SPPG yang beroperasi dan menyalurkan MBG kepada penerima manfaat.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan RUU Redenominasi, Rp1.000 Akan Setara Rp1 pada 2027

"Pekan ini kami menerjunkan tim dari pusat untuk menganalisis kesiapan para mitra di lapangan karena banyak yang dalam proses persiapan sudah lebih dari 90 hari belum ada laporan. Kita akan cek, kalau ternyata tidak ada progres maka kami akan delete dan akan buka kesempatan bagi mereka yang serius," tutur Dadan.

Kesimpulan

Dengan perkembangan anggaran dan operasional MBG yang terus bergerak cepat ini, diharapkan para pemangku kebijakan dan pelaku usaha dapat memahami dinamika pengelolaan anggaran dan program secara lebih baik. Update terus artikel lainnya kalau masih bingung atau belum paham soal implikasinya. Yuk buruan sebelum makin ketinggalan, tunggu apa lagi??