Pemerintahan Presiden Prabowo meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal 2025 sebagai langkah ambisius untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan, mendukung pendidikan, dan memperkuat produktivitas generasi mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa fokus utama Prabowo adalah meningkatkan anggaran MBG, yang telah dialokasikan sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Program ini tidak hanya untuk anak sekolah saja, tetapi juga menyasar anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Presiden juga meminta agar anggaran MBG ditingkatkan untuk memperluas jumlah penerima manfaat dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang pada 2025 (Kompas, 31 Januari 2025).
Namun, agar tetap berjalan dalam jangka panjang, program ini butuh pendanaan stabil yang tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Sempat muncul wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai MBG. Meski niatnya baik, langkah ini menuai perdebatan karena zakat memiliki aturan tersendiri dalam Islam dan hanya boleh diberikan kepada kelompok mustahik. Menggunakan dana zakat untuk program yang mencakup semua anak sekolah, termasuk dari keluarga mampu, bisa melanggar prinsip syariat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.
Sebagai alternatif yang lebih tepat, pemerintah dapat memanfaatkan pajak sebagai sumber pendanaan utama. Pajak memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam pengalokasian dana.
Baca Juga : Pecah usaha demi kecilin pajak bisa berujung masalah!
Mewujudkan kesadaran pajak bukanlah tugas yang ringan. Ini adalah tugas bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Kedepan, tidak hanya program MBG, kolaborasi antara kementerian dan lembaga dalam melaksanakan program prioritas pemerintah perlu disinergikan dengan program inklusi kesadaran pajak. Tata kelola dan proses bisnis, program MBG perlu disempurnakan agar mencegah terjadinya paraktik-praktik korupsi. Pengawasan masyarakat sangat diperlukan. Karena praktik korupsi merupakan perusak utama sendi-sendi kesadaran pajak bangsa.
MBG diharapkan mampu menjadi momentum awal dalam menciptakan tradisi baru. Tradisi bagaimana menggunakan uang pajak yang prorakyat. Pajak untuk membiayai pengeluaran negara yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Menyitir apa yang disampaikan peraih Nobel Ekonomi Thomas Sargent, bahwa ketika pemerintah belanja, yang pada akhirnya membayar adalah rakyat. Pesan Sargent menyiratkan bahwa kita perlu menyadari bahwa tanpa pajak mustahil program-program yang telah dijanjikan dapat berjalan dengan baik.
Investasi pada Generasi Sehat dan Produktif
MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi juga investasi jangka panjang bagi ekonomi nasional. Gizi yang lebih baik akan membuat anak-anak lebih sehat sehingga meningkatkan prestasi akademik.
Nantinya hal tersebut diharapkan bisa memperbesar peluang mereka masuk ke pasar kerja formal. Dalam jangka panjang, mereka akan menjadi wajib pajak yang menopang penerimaan negara.
Sejumlah studi menunjukkan bahwa negara dengan populasi sehat dan berpendidikan memiliki basis pajak yang lebih luas dan stabil. Dengan tenaga kerja yang lebih produktif, penerimaan pajak pun dapat bertumbuh signifikan. Selain itu, menekan angka malnutrisi sejak dini akan mengurangi beban biaya kesehatan akibat masalah gizi buruk di masa depan.
Strategi Keberlanjutan Program
Agar MBG berjalan dalam jangka panjang, pemerintah perlu memastikan pendanaan yang stabil dan transparan. Selain pajak, sektor swasta bisa berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, MBG dapat menjadi sarana edukasi pajak sejak dini. Misalnya, pada setiap kotak makanan bisa dicantumkan pesan bahwa program ini didanai dari pajak. Dengan begitu, anak-anak akan memahami bahwa pajak adalah kontribusi bersama untuk kesejahteraan sosial.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga dapat menyisipkan materi terkait pajak dalam kurikulum sekolah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak, generasi mendatang akan lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak mereka.
Namun sejatinya, kunci untuk menjamin keberlanjutan program ini adalah pada sistem pajak. Pajak adalah sumber pendanaan yang lebih tepat dibandingkan sumber lainnya.
Dengan strategi pendanaan yang jelas dan terukur, MBG dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang tanpa menimbulkan kontroversi. Harapannya, anak-anak yang saat ini menerima manfaat MBG akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkontribusi terhadap pembangunan negara, di ataranya melalui pajak yang kelak mereka kontribusikan.
Oleh karena itu kewajiban negara adalah menempatkan pajak sebagai pendorong terciptanya kesejahteraan umum warga negara karena misi utama pajak adalah membangun basis kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi, dan keseimbangan sosial (Musgrave dan Musgrave,1993). Di sisi lain, kesadaran masyarakat mulai tumbuh dengan menjalankan kewajiban pajak secara sukarela. Pajak sebagai bagian kewajiban warga negara. Tugas pemerintah sekarang perlu meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk keperluan yang dekat dengan masyarakat. Dengan modal kepercayaan publik yang tinggi, Presiden Prabowo memiliki kesempatan yang besar untuk mengembalikan fungsi pajak dalam perspektif keadilan ekonomi dan hak asasi manusia. MBG hanyalah awal, dengan modal kepatuhan pajak sukarela, maka tidak ada yang mustahil program kesehatan gratis dan pendidikan gratis bisa terwujud.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat dan produktif. Pendanaan melalui pajak menjadi pilihan paling tepat karena transparan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, dan edukasi pajak sejak dini, MBG dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pajak serta menjadi langkah awal membangun budaya gotong royong demi kesejahteraan bersama.
PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada sektor industri dan pariwisata yang tidak dipotong karena pemanfaatan fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) harus dibayarkan secara tunai kepada pegawai bersangkutan.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 juga mengatur ketentuan khusus mengenai penerapan fasilitas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) bagi pegawai tetap di sektor pariwisata.
Penyidikan pajak merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan di Indonesia. Tidak hanya untuk menegakkan hukum, proses penyidikan pajak juga untuk memastikan penerimaan negara dari pajak dapat dioptimalkan demi pembangunan berkelanjutan.