Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) telah mengintegrasikan coretax system dengan layanan Portal AHU Online guna memperkuat pertukaran data untuk mendukung administrasi perpajakan dan administrasi badan hukum.

DJP menjelaskan integrasi coretax system dan Portal AHU Online bertujuan mempermudah pendaftaran badan hukum atau badan usaha, serta penerbitan NPWP badan secara otomatis. Dengan demikian, tidak perlu mengajukan permohonan pembuatan NPWP secara terpisah.

“Proses administrasi pun menjadi jauh lebih sederhana, cepat, bebas duplikasi data, serta memberikan kepastian hukum dan perpajakan sejak awal usaha berdiri,” tulis DJP melalui akun media sosial resminya, dikutip pada Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: Rencana Gaji PNS Lewat Kopdes Merah Putih, Ini Penjelasannya

Melalui integrasi data secara elektronik, DJP dan Ditjen AHU ingin mewujudkan proses layanan administrasi serta pengurusan dokumen usaha yang lebih sederhana, cepat, dan efisien.

DJP menyampaikan coretax system dan Portal AHU Online telah mengintegrasikan berbagai bentuk usaha baik PT perorangan, CV, firma, maupun persekutuan perdata.

Setidaknya, terdapat 6 manfaat bagi pelaku usaha dengan adanya integrasi coretax system dan Portal AHU Online. Pertama, proses administrasi badan hukum menjadi lebih sederhana.

Kedua, tidak ada duplikasi data. Ketiga, registrasi dan penerbitan NPWP lebih cepat. Keempat, data lebih konsisten.

Kelima, integrasi ini memberikan kepastian hukum dan perpajakan sejak awal usaha berdiri. Keenam, mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela seiring dengan adanya proses administrasi yang lebih mudah.

“Data terintegrasi secara elektronik sehingga proses dapat lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efisien,” tulis DJP.

Baca Juga: Sebagai informasi, coretax system adalah platform layanan administrasi perpajakan yang diimplementasikan sejak 1 Januari 2025. Sistem tersebut menggantikan sistem sebelumnya, yakni Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Sementara itu, Portal AHU Online adalah platform pelayanan publik berbasis elektronik yang digunakan untuk mengurus dokumen serta legalitas hukum. Ada berbagai layanan yang disediakan dalam portal tersebut, antara lain pendaftaran dan pengesahan badan usaha, kegiatan kenotariatan, wasiat, dan fidusia.

Kesimpulan

Integrasi Coretax dan Portal AHU Online mempermudah proses administrasi badan usaha, mulai dari pendaftaran badan hukum hingga penerbitan NPWP secara otomatis. Integrasi ini membuat proses lebih cepat, mengurangi duplikasi data, serta memberikan kepastian hukum dan perpajakan sejak awal usaha berdiri. Agar pengurusan legalitas dan kewajiban perpajakan bisnis berjalan lebih mudah dan tepat, Teman Bisnis bisa berkonsultasi dengan KWA Consulting untuk mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan usaha.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa rencana tersebut telah diajukan kepada Kemenkeu dan ditargetkan dapat direalisasikan pada 2026. Meski demikian, informasi mengenai mekanisme teknis dan pelaksanaannya masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Ke depan, setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) direncanakan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, BRILink, dan penyedia layanan lainnya untuk memperluas akses layanan keuangan.

Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai rencana tersebut meliputi:

• Target pelaksanaan: Menteri Koperasi menyebut penyaluran gaji melalui koperasi ditargetkan mulai berjalan pada 2026.

• Koordinasi dengan Kemenkeu: Usulan skema pembayaran telah disampaikan kepada Kemenkeu.

• Perluasan layanan koperasi: Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperluas layanan keuangan melalui KDKMP.

• Mekanisme belum terperinci: Jadwal pembayaran pertama, jumlah PNS yang terlibat, dan koperasi yang akan ditunjuk belum dijelaskan secara lengkap.

Dengan demikian, rencana tersebut masih perlu dicermati berdasarkan perkembangan kebijakan dan informasi resmi dari kementerian terkait.

Baca Juga :

Bagaimana Tanggapan KemenPAN-RB terhadap Rencana Ini?

KemenPAN-RB menyatakan perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Bob Arfan menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran gaji ASN merupakan kewenangan Kemenkeu selaku pengelola keuangan negara.

Menurut KemenPAN-RB, mekanisme apa pun yang nantinya dipilih harus tetap mengutamakan kemudahan bagi ASN dalam menerima gaji. Pembayaran perlu dilakukan secara aman, tepat waktu, dan mudah diakses, termasuk bagi pegawai yang bertugas di berbagai wilayah.

Prinsip tersebut penting karena gaji merupakan hak pegawai yang harus diterima sesuai ketentuan. Perubahan saluran pembayaran tidak seharusnya menambah kesulitan administratif bagi ASN.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam rencana ini, antara lain:

• Kemudahan akses: ASN harus dapat menerima gaji tanpa prosedur yang menyulitkan.

• Keamanan transaksi: Sistem pembayaran perlu memiliki mekanisme yang dapat diandalkan.

• Ketepatan waktu: Perubahan saluran pembayaran tidak boleh mengganggu jadwal penerimaan gaji.

• Kepastian kewenangan: Mekanisme penyaluran perlu dikonfirmasi kepada Kemenkeu sebagai pihak yang berwenang mengelola keuangan negara.

Sampai mekanisme resmi diumumkan, ASN perlu mengikuti informasi dari kementerian terkait untuk mengetahui perkembangan kebijakan tersebut.

Apa Dampak Penyaluran Gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih bagi Perbankan?

Rencana pengalihan penyaluran gaji ASN ke koperasi turut menjadi perhatian ekonom. Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar S., menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi sumber pendanaan bank pembangunan daerah (BPD).

BPD merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari gaji PNS daerah. Jadi, ketika gaji dipindahkan ke KDKMP, bagi BPD efeknya lumayan besar, ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Selama ini, gaji ASN daerah menjadi salah satu sumber dana yang dihimpun BPD. Dana tersebut berasal dari pembayaran gaji pegawai di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Jika penyaluran gaji dialihkan ke banyak koperasi, dana yang sebelumnya terkumpul di perbankan daerah berpotensi tersebar ke berbagai lembaga. Menurut Akbar, kondisi tersebut dapat memengaruhi penghimpunan dana BPD.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi perbankan meliputi:

• Perubahan penghimpunan dana: Pengalihan saluran pembayaran berpotensi mengubah aliran dana gaji ASN yang selama ini dihimpun BPD.

• Penyebaran dana: Dana yang sebelumnya terkonsentrasi di perbankan daerah dapat tersebar ke banyak koperasi.

• Dampak terhadap likuiditas: Perubahan aliran dana perlu dikaji untuk mengetahui dampaknya terhadap kondisi pendanaan perbankan daerah.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap BPD akan bergantung pada mekanisme yang diterapkan, cakupan ASN yang terlibat, dan pola kerja sama antarlembaga.

Apakah Kopdes Merah Putih Siap Menyalurkan Gaji PNS?

Selain dampak terhadap perbankan, kesiapan operasional koperasi juga menjadi perhatian. Akbar menilai pendapatan dari jasa penyaluran gaji ASN belum tentu cukup untuk menopang operasional Kopdes Merah Putih.

Menurutnya, koperasi perlu memiliki kegiatan usaha dan sumber pendapatan yang memadai agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, layanan penyaluran gaji saja belum tentu mampu menjamin keberlangsungan usaha koperasi.

Di sisi lain, sistem pembayaran harus dipastikan berjalan dengan baik agar hak ASN tetap terlindungi. Jika sistem belum teruji, terdapat risiko gangguan layanan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan penerimaan gaji.

Beberapa aspek yang perlu dipersiapkan meliputi:

• Kesiapan sistem pembayaran: Infrastruktur dan prosedur transaksi harus mampu menangani penyaluran gaji secara andal.

• Kapasitas operasional koperasi: Koperasi perlu memiliki sumber daya dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan layanan.

• Keamanan dana: Pengelolaan transaksi harus dilakukan dengan mekanisme pengamanan yang sesuai.

• Penanganan kendala: Harus tersedia prosedur untuk menangani keterlambatan, kesalahan transaksi, atau gangguan sistem.

• Keberlanjutan usaha: Model bisnis koperasi perlu dikaji agar layanan penyaluran gaji tidak menjadi satu-satunya sumber pendapatan.

Kesiapan tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru bagi ASN, koperasi, maupun lembaga keuangan yang terlibat.

Baca Juga :

Apa yang Perlu Diperhatikan ASN Menjelang Penerapan Kebijakan?

Rencana penyaluran gaji melalui Kopdes Merah Putih masih memerlukan kejelasan mengenai mekanisme, cakupan penerima, dan jadwal pelaksanaan. Karena itu, ASN sebaiknya tidak langsung menganggap bahwa saluran pembayaran gaji akan segera berubah sebelum terdapat informasi resmi mengenai penerapannya.

Perubahan mekanisme pembayaran juga perlu disertai informasi yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti oleh pegawai. Dengan begitu, ASN dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta menghindari kesalahan akibat informasi yang belum terverifikasi.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan ASN:

• Memantau pengumuman resmi: Ikuti informasi dari Kemenkeu dan kementerian terkait mengenai perkembangan kebijakan.

• Memastikan informasi berasal dari sumber tepercaya: Jangan langsung memercayai pesan yang belum memiliki konfirmasi resmi.

• Memahami prosedur pembayaran: Pelajari perubahan yang mungkin berlaku apabila pemerintah telah mengumumkan ketentuan pelaksanaannya.

• Mewaspadai penipuan: Jangan memberikan data pribadi, informasi rekening, PIN, atau kode OTP kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.

   

Kesimpulan

Rencana penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih ditargetkan mulai berjalan pada 2026, tetapi mekanisme dan pelaksanaannya masih memerlukan kejelasan lebih lanjut. Kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan kesiapan koperasi, keamanan pembayaran, serta dampaknya terhadap perbankan daerah.

Karena itu, ASN diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan tidak terburu-buru mempercayai kabar mengenai perubahan mekanisme pembayaran gaji sebelum ada ketentuan yang pasti.

Wajib pajak yang memiliki utang pajak dan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Gede Suarnaya mengatakan mekanisme tersebut merupakan salah satu hak yang dapat dimanfaatkan wajib pajak yang memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, tetapi mengalami kesulitan keuangan.

“Sistem perpajakan tidak hanya mengenal namanya penagihan saja, tetapi juga memberikan mekanisme tertentu seperti kita kenal ada permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya dalam Podcast Cerna Ditjen Pajak, dikutip pada Senin (21/9/2026).

Menurut Gede, wajib pajak tidak seharusnya mengabaikan tagihan pajak yang diterima. Apabila memiliki kesulitan untuk memenuhi pembayaran, wajib pajak dapat berkomunikasi dengan DJP dan mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Ketentuan mengenai angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam PMK 81/2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan dapat diajukan dalam kondisi tertentu, antara lain apabila wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Adapun permohonan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan.

Salah satu dokumen yang dapat menunjukkan adanya tagihan pajak adalah surat tagihan pajak (STP). Gede menjelaskan STP dapat diterbitkan antara lain karena adanya kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi, keterlambatan pembayaran, atau hasil penelitian administrasi DJP.

Ketika menerima STP, wajib pajak perlu memahami jenis pajak, masa dan tahun pajak, nominal tagihan, serta alasan penerbitannya. Data tersebut juga perlu dicocokkan dengan dokumen yang dimiliki, seperti bukti pembayaran, bukti pemotongan atau pemungutan, SPT, dan dokumen transaksi terkait.

Apabila terdapat data yang belum dipahami atau diduga tidak sesuai, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak, kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat, atau saluran resmi DJP lainnya.

Namun, apabila tagihan tersebut memang benar, Gede mengimbau wajib pajak segera menindaklanjutinya, baik dengan melakukan pembayaran maupun mengajukan hak yang tersedia sesuai ketentuan.

“Jangan sampai menunggu jatuh tempo STP itu lewat,” ujarnya.

Gede menambahkan pengabaian terhadap tagihan pajak dapat menyebabkan proses penagihan berlanjut. Setelah jatuh tempo dan belum dilunasi, DJP dapat menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Penagihan selanjutnya dapat berlanjut hingga penyitaan dan lelang barang sitaan.

Menurutnya, tujuan utama penagihan bukanlah melakukan penyitaan atau lelang, melainkan mendorong wajib pajak melunasi kewajibannya.

“Makin cepat Kawan Pajak merespon surat tagihan, makin sederhana juga penyelesaiannya,” imbuhnya.

Kesimpulan

Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang pajak tidak perlu mengabaikan tagihan yang diterima. Sesuai ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Karena itu, segera periksa kebenaran tagihan dan pahami kewajiban yang harus dipenuhi agar proses penagihan tidak berlanjut ke tahap berikutnya.

Masih bingung dengan tagihan pajak atau ingin mengetahui opsi penyelesaiannya? Konsultasikan dengan KWA Consulting. Kami siap membantu Anda memahami kewajiban dan menyiapkan langkah yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara merombak ketentuan seputar tata cara penyetelan, pengecekan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Perombakan tersebut dilakukan melalui PMK 71/2026 yang merevisi PMK 118/2024.

Beleid ini diterbitkan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi wajib pajak. PMK 71/2026 juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan permohonan administrasi di bidang perpajakan.

“Untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum ... perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan,” bunyi pertimbangan PMK 71/2026, dikutip pada Senin (5/10/2026).

Baca Juga : 

Melalui PMK 71/2026, Kementerian Keuangan menyempurnakan dan mempertegas sejumlah ketentuan. Pertama, penegasan kewenangan dirjen pajak untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan (exchange of information/EoI) dengan otoritas pajak negara mitra dalam rangka penelitian keberatan.

Penegasan tersebut dilakukan dengan mengubah redaksional Pasal 14 ayat (2) huruf h PMK 118/2024. Sebelumnya pasal tersebut hanya memuat frasa “melaksanakan pertukaran untuk tujuan perpajakan”. Kini pasal tersebut diubah menjadi “melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan untuk tujuan perpajakan.”

Kedua, penegasan batas waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan bagi wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk hadir. Wajib pajak diberikan waktu paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan untuk hadir dikirimkan.

Ketiga, penambahan Pasal 21A yang memerinci jenis sanksi administratif dalam SKP/STP dan denda pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, dan pajaknya (PBB-P5L) yang dapat diperhitungkan atau dihapuskan.

Keempat, penegasan pembayaran yang dilakukan wajib pajak atas SKP, STP, termasuk untuk PBB-P5L harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kelebihan pembayaran dari pokok pajak dapat diperhitungkan terhadap sanksi administratif atau denda PBB-P5L.

Kelima, adanya insentif baru berupa pengurangan atau penghapusan sanksi denda PBB-P5L untuk mendorong perekonomian nasional (Pasal 27A). Insentif ini dapat diberikan oleh dirjen pajak atas permohonan wajib pajak yang diajukan paling lama 2 tahun sejak berlakunya PMK 71/2026.

Keenam, penegasan permohonan pengurangan/pembatalan SKP PBB-P5L yang tidak benar hanya dapat diajukan sepanjang: (i) tidak diajukan keberatan; atau (ii) diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan. Adapun PMK 71/2026 berlaku mulai 2 Oktober 2026.

Kesimpulan

Kesimpulan

PMK 71/2026 hadir untuk menyempurnakan ketentuan administrasi perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan bagi wajib pajak. Aturan ini memperjelas berbagai mekanisme perpajakan, termasuk keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi, hingga ketentuan terkait PBB-P5L.

Karena terdapat sejumlah perubahan penting, wajib pajak perlu memahami ketentuan terbaru agar dapat memanfaatkan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat.

Masih bingung dengan penerapan PMK 71/2026 atau memiliki kendala dalam administrasi perpajakan?
Yuk, konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda bersama KWA Consulting dan temukan solusi yang tepat untuk bisnis Anda.